Respons Cepat Pemprov DKI Saat Pandemi Covid-19

·Bacaan 5 menit

Liputan6.com, Jakarta - Antisipasi menghadapi pandemi COVID-19 telah dimulai Pemprov DKI Jakarta sejak awal kemunculannya di Wuhan, Tiongkok pada awal tahun lalu.

Informasi demi informasi telah dikumpulkan Dinas terkait atas perintah Gubernur Anies Baswedan. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dr. Widyastuti mengatakan, sejak merebak kasus COVID-19 di Wuhan, Tiongkok pada akhir Desember 2019, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mulai mengumpulkan informasi terkait Novel Coronavirus.

Pada 7 Januari 2020, bersamaan dengan peningkatan kewaspadaan terhadap kasus leptospirosis, dilakukan sosialisasi kewaspadaan Pneumonia Wuhan di 190 RS, 44 Puskesmas Kecamatan, dan 6 Suku Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Kemudian, pada 22 Januari dikeluarkan 2 surat edaran (SE) yaitu SE Kewaspadaan Novel Coronavirus untuk Seluruh Fasilitas Kesehatan di DKI Jakarta dan SE Penyiapan Alat Pelindung Diri (APD) untuk Fasilitas Kesehatan.

"Pada 4 Februari, Dinas Kesehatan mengeluarkan SE Kewaspadaan Novel Coronavirus untuk pengelola gedung, apartemen, perusahaan, wisata, dan lain-lain. Sekaligus melakukan sosialisasi masif kepada sekitar 15.000 orang di 600 lokasi," kata dr. Widyastuti.

Sejak Januari 2020, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta telah aktif berkoordinasi dengan penjaga kesehatan pintu negara, yaitu Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Soekarno Hatta dan KKP Pelabuhan Tanjung Priuk. KKP Bandara Soekarno Hatta juga menaungi Bandara Halim Perdana Kusumah.

Pemerintah Provinsi DKI juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dalam proses evakuasi WNA dari Wuhan, Tiongkok yang berdomisili di Jakarta."Pelaksanaan aktivitas skrining kesehatan di bandara atau pelabuhan juga telah dilakukan oleh KKP sesuai kewenangan dalam UU No. 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan," ujarnya.

Kemudian, pada 24 Januari 2020, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melaporkan kasus terduga pertama kepada Kementerian Kesehatan."Sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap informasi terkait Novel Coronavirus, Dinas Kesehatan membuka posko call center 24 jam," terang dr. Widyastuti.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 291 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta, dibentuklah Gugus Tugas tingkat Camat/Lurah/RW. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 33 Tahun 2020 kemudian mengatur perangkat koordinator lapangan, kesehatan, dokumen kependudukan, kesejahteraan warga, kebersihan, serta keamanan.

Fungsi Gugus Tugas COVID-19 setingkat RW memantau warga yang memiliki status ODP, PDP, dan Positif COVID-19. Kemudian melaporkan ODP yang tidak memiliki ruang karantina mandiri ke perangkat RW, selain mendata warga dengan status ODP, PDP dan Positif COVID-19 yang perlu disantuni.

"Memastikan warga wilayah masing-masing mematuhi aturan physical distancing. Saat itu warga dilibatkan dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di tingkat RT/RW," ujar Widyastuti.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Peran Penting Masyarakat

Respons Cepat Pemprov DKI Saat Pandemi Covid-19
Respons Cepat Pemprov DKI Saat Pandemi Covid-19

Peran masyarakat dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di tingkat RT/RW penting karena:

1. Perangkat RT mengaktifkan jalur koordinasi tanpa tatap muka atau online dengan warga untuk memantau situasi;

2. Perangkat RT mengidentifikasi, mendata dan melaporkan warga dengan gejala COVID-19 ke perangkat RW menggunakan perangkat online ;

3. Perangkat RT mengidentifikasi, mendata dan melaporkan warga dengan risiko tinggi melalui aplikasi Survey Epidemi;

4. Melapor ke nomor telepon hotline Puskesmas setempat atau nomor telepon hotline Dinas Kesehatan di 112 dan 081 112 112 112 jika menemukan warga dengan gejala COVID-19;

5. Mengedukasi warga dengan gejala COVID-19 untuk isolasi mandiri di rumah;

6. Mengedukasi tetangga yang pernah kontak warga dengan gejala COVID-19 untuk isolasi mandiri;

7. Menginformasikan langkah tepat pencegahan penularan pada warga sekitar;

8. Mengedukasi warga sekitar agar tidak memberi stigma buruk kepada ODP, PDP atau Positif COVID-19;

9. Lakukan perlindungan dan pengawasan kepada warga dengan gejala COVID-19 atau yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah;

10. Libatkan warga dalam melakukan urun biaya atau sumbangan untuk kebutuhan penanganan wabah COVID-19 di lingkungannya;

11. Melapor kepada RW dan Kelurahan jika ada warga yang tidak memungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri, agar dipindah ke lokasi ‘isolasi bersama’ yang sudah ditentukan oleh kelurahan;

12. Menindaklanjuti perkembangan laporan setelah 3 jam melapor kepada RW dan Kelurahan.

Widyastuti menambahkan, untuk memaksimalkan upaya pencegahan Covid-19, kerja sama dengan berbagai pihak pun dijalin. Bentuk kerja sama yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan Covid-19 cukup banyak.

Di antaranya dalam hal pengadaan alat RT-PCR, kerja sama dengan hotel-hotel bagi tempat tinggal Nakes yang menangani Covid-19, kerja sama dengan laboratorium swasta dalam hal bantuan rujukan sampel program."Awal mulai menyebar kasus Novel Coronavirus (COVID-19) di Jakarta, Kementerian Kesehatan memusatkan pemeriksaan spesimen di Laboratorium Nasional Kemenkes," imbuhnya.

Kemudian, pada 17 Maret 2020, Gubernur bersurat kepada Kementerian Kesehatan untuk mengizinkan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi DKI Jakarta, agar dapat melakukan pemeriksaan COVID-19, membantu Badan Litbangkes yang menjadi satu-satunya laboratorium pemeriksa COVID-19 di Indonesia waktu itu.

"Pada 23 Maret 2020, Labkesda DKI Jakarta pertama kali gelar pemeriksaan COVID-19 bertahap, dari 200 spesimen per hari sampai dengan saat ini mampu memeriksa 2.000–2.500 spesimen per hari," ujar Widyastuti.

Tidak sampai di situ saja, kerja sama terus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan testing melalui Biro Kerjasama Daerah.

Beberapa bantuan didapatkan Labkesda, di antaranya dari Wardah berupa 2 unit PCR Bioraf, 1 unit PCR Biorad dari Singapura, 1 unit PCR Kogen dari Korea, dan 1 unit Abbott M2000 dari Kementerian Kesehatan.

Selain itu, Dinkes Jakarta juga membentuk jejaring laboratorium dengan berbagai laboratorium pemerintah pusat, institusi pendidikan, BUMN, dan swasta.

"Sampai saat ini sudah ada 58 laboratorium yang dapat memeriksakan COVID-19 di DKI Jakarta dengan kapasitas pemeriksaan 16.711 sampel per hari," ungkap Widyastuti.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Radiansyah mengatakan, penanganan COVID-19 yang dilakukan Pemprov DKI sudah baik, dapat dilihat dari berbagai kebijakan dan sosialisasi.

"Baik dengan kampanye 3M dan langkah 3T-nya, ditambah dengan penerbitan Pergub Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya dan Pengendalian Covid-19" ujarnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: