Revisi Aturan Izin Perkebunan Rampung Akhir 2012

  • Sebagian Besar Uang Suami Dikelola Istri, Tapi Manajemen Keuangan Paya …

    Sebagian Besar Uang Suami Dikelola Istri, Tapi Manajemen Keuangan Paya …

    TRIBUNnews.com
    Sebagian Besar Uang Suami Dikelola Istri, Tapi Manajemen Keuangan Paya …

    TRIBUNNEWS.COM - Sebagian besar uang gaji suami dikelola istri. Sialnya, mayoritas wanita tak punya pengetahuan pengelolaan keuangan yang bagus. …

  • Ekonom: Pemerintah Baru Perlu Naikkan Harga BBM

    Ekonom: Pemerintah Baru Perlu Naikkan Harga BBM

    Antara
    Ekonom: Pemerintah Baru Perlu Naikkan Harga BBM

    Yogyakarta (Antara)- Pemerintahan baru mendatang perlu menaikkan kembali harga bahan bakar minyak bersubsidi secara bertahap untuk mengurangi pembengkaan subsidi bahan bakar itu, kata ekonom Universitas Gadjah Mada Tony Prasetyantono. "Subsidi sulit dihilangkan sama sekali. Yang bisa dilakukan adalah secara bertahap dikurangi," kata Tony di Yogyakarta, Selasa. Ia merekomendasikan kenaikan harga subsidi bahan bakar minyak (BBM) dilakukan dengan menaikkan harga dengan kisaran Rp1.000-Rp1.500 …

  • AP II ingin hadirkan kebun binatang di bandara Jambi

    AP II ingin hadirkan kebun binatang di bandara Jambi

    Merdeka.com
    AP II ingin hadirkan kebun binatang di bandara Jambi

    MERDEKA.COM. PT Angkasa Pura II bersiap mengembangkan bandar udara berkonsep kebun binatang di Sultan Thaha Syaifuddin, Jambi. Kementerian Perhubungan langsung mengkaji rencana itu, karena berkaitan dengan keselamatan penerbangan.Menteri Perhubungan Evert Erenst Mangindaan mengaku baru mendengar proposal AP II itu. Dia mempersilakan operator bandara berkreasi dengan konsep layanan penerbangan, asal keamanan terjamin. ... …

INILAH.COM, Nusa Dua – Pemerintah mengungkapkan revisi Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dipastikan selesai akhir tahun ini. Dengan demikian, pada 2013 penghusaha perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit, sudah mendapatkan aturan tetap.

Menteri Pertanian Suswono mengungkapkan hal itu usai membuka 8th Indonesia Palm Oil Conference and 2013 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, Kamis (28/11/2012). “Kami sekarang bersama Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4R) sedang menggodok revisi itu. Kalau bisa akhir tahun ini selesai,” ujar Suswono.

Saat ini, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai pembatasan penguasaan lahan. Salah satu usulan yang muncul adalah membatasi penguasaan lahan kelapa sawit seluas 100 hektare yang dimiliki kelompok perusahaan.

Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) sendiri berpandangan agar dalam revisi tersebut tidak ada perubahan mengenai ketentuan luas lahan. “Sebab, yang lebih penting itu adalah fokus pada hubungan antara petani dengan perusahaan besar,” ujar Ketua Umum GAPKI, Joefly J Bahroeny.

Pengusaha juga menilai kewajiban perusahaan perkebunan menyediakan lahan perkebunan untuk masyarakat minimal 20% dari total lahan sebenarnya sudah cukup baik untuk meningkatkan produktivitas petani sawit rakyat.

Suswono berjanji akan menindaklanjuti beberapa masukan dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) . “Saya akan sampaikan dalam rapat rapat dengan Menteri Perekonomian.” [mdr]

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...