Revisi Aturan Izin Perkebunan Rampung Akhir 2012

  • Orang Indonesia Rentan Menjadi Miskin

    Orang Indonesia Rentan Menjadi Miskin

    TRIBUNnews.com
    Orang Indonesia Rentan Menjadi Miskin

    TRIBUNNEWS.COM - Sekitar 75 persen dari penduduk Indonesia memenuhi kehidupannya dengan uang kurang dari 4 dollar AS per hari. …

  • Lima Ribu Hektare Sawah Hilang untuk Jalan Tol

    Lima Ribu Hektare Sawah Hilang untuk Jalan Tol

    Tempo
    Lima Ribu Hektare Sawah Hilang untuk Jalan Tol

    TEMPO.CO, Surakarta - Pembangunan jalan tol yang menghubungkan dua kota terbesar di Indonesia, Jakarta dan Surabaya, berdampak menyusutnya lahan pertanian. …

  • Potensi hasil laut senilai Rp 360 triliun raib

    Potensi hasil laut senilai Rp 360 triliun raib

    Merdeka.com
    Potensi hasil laut senilai Rp 360 triliun raib

    MERDEKA.COM. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai, sejak Presiden SBY mengeluarkan Instruksi Presiden No.15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan, armada perikanan nasional justru bertumpuk di perairan kepulauan. …

INILAH.COM, Nusa Dua – Pemerintah mengungkapkan revisi Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dipastikan selesai akhir tahun ini. Dengan demikian, pada 2013 penghusaha perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit, sudah mendapatkan aturan tetap.

Menteri Pertanian Suswono mengungkapkan hal itu usai membuka 8th Indonesia Palm Oil Conference and 2013 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, Kamis (28/11/2012). “Kami sekarang bersama Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4R) sedang menggodok revisi itu. Kalau bisa akhir tahun ini selesai,” ujar Suswono.

Saat ini, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai pembatasan penguasaan lahan. Salah satu usulan yang muncul adalah membatasi penguasaan lahan kelapa sawit seluas 100 hektare yang dimiliki kelompok perusahaan.

Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) sendiri berpandangan agar dalam revisi tersebut tidak ada perubahan mengenai ketentuan luas lahan. “Sebab, yang lebih penting itu adalah fokus pada hubungan antara petani dengan perusahaan besar,” ujar Ketua Umum GAPKI, Joefly J Bahroeny.

Pengusaha juga menilai kewajiban perusahaan perkebunan menyediakan lahan perkebunan untuk masyarakat minimal 20% dari total lahan sebenarnya sudah cukup baik untuk meningkatkan produktivitas petani sawit rakyat.

Suswono berjanji akan menindaklanjuti beberapa masukan dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) . “Saya akan sampaikan dalam rapat rapat dengan Menteri Perekonomian.” [mdr]

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...

Artikel Bisnis Terpopuler