Revisi UU ITE, Pemerintah Siapkan Pasal Khusus Tangani Hoaks

·Bacaan 2 menit

VIVA - Pemerintah tengah menggodok revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Henry Subiakto mengungkapkan bahwa mereka tengah menyiapkan pasal khusus untuk menangani berita hoaks.

Henry menuturkan UU ITE selama ini belum memiliki norma yang cukup untuk melawan hoaks. Dia mengatakan hoaks di UU ITE hanya ada satu pasal.

"Itupun tentang kabar bohong yang merugikan konsumen," kata Henry, melalui keterangannya, Jumat, 18 Juni 2021.

Henry mengatakan hoaks secara umum dan politik hanya bisa dijerat pelakunya apabila isinya tuduhan dan fitnah pada seseorang.

"Makanya nanti terkait penanganan hoaks akan kita tambah pasalnya di draf rencana revisi UU ITE," ujarnya.

Baca juga: Draft Revisi UU ITE Segera Dikirim ke DPR, Masukan Masih Ditampung

Henry menuturkan penanganan khusus terkait hoaks di dalam draf UU ITE sangat penting di tengah kehadiran internet yang sudah menjadi sumber kegiatan masyarakat secara umum. Produktivitas dan ritme positif masyarakat dalam menggunakan internet harus dijaga dengan cara mengurangi peredaran hoaks, melalui adanya pasal pidana bagi yang sengaja membuat dan menyebarkan konten-konten hoaks.

Sementara itu, Direktur Direskrimsus Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman, mengatakan dampak hoaks saat ini sangat besar di samping dampak virus COVID-19. Dia mengatakan negara sumber demokrasi seperti Amerika Serikat bahkan pernah mengalami kejadian buruk di gedung parlemen mereka dikarenakan beredarnya informasi hoaks.

"Dampak penyebaran hoaks terhadap masyarakat, bingung dan resah karena sulit membedakan antara berita asli dengan berita palsu,” katanya.

Farman menegaskan bahwa kepolisian mendukung adanya pasal-pasal yang mengatur hoaks dalam revisi UU ITE. Sementara itu, Indonesia Cyber Law Community (ICLC) mengusulkan agar penegak hukum diberikan akses untuk masuk ke berbagai sistem elektronik supaya dapat menegakkan hukum siber secara efektif dan cepat.

“Efektivitas penegakkan hukum di Indonesia dapat dilakukan secara efektif, dengan diberikan akses untuk mengakses data sistem elektronik tertentu untuk kepentingan pengawasan dan penindakan,” kata Josua Sitompul dari ICLC.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel