RI perlu tolak proposal AS di WTO terkait status negara berkembang

Risbiani Fardaniah

Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak Pemerintah Indonesia untuk menolak secara tegas proposal Amerika Serikat terkait reformasi WTO, khususnya yang terkait dengan revisi status negara berkembang, karena dinilai akan lebih menguntungkan negara adidaya tersebut.

"Aksi proteksionisme AS dalam perdagangan global terus menggerus kepentingan negara-negara berkembang, bahkan perundingan perjanjian perdagangan secara bilateral yang dilakukan AS hanya akan menjadi alat bagi mereka memperkuat pengaruhnya di WTO dengan melakukan trade off kepentingan," kata Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, lanjut Rachmi Hertanti, jangan sampai kunjungan Pemerintah Indonesia ke AS dalam waktu dekat ini pada akhirnya akan melegitimasi kepentingan negara adidaya itu sendiri.

Baca juga: Kepala Bappenas sebut RI "naik kelas" versi AS, ini keuntungannya

Lebih lanjut, Rachmi menambahkan tuntutan AS ini dapat berdampak lebih luas lagi terhadap kepentingan strategis perdagangan Indonesia, khususnya di dalam perundingan WTO dan perjanjian perdagangan internasional lainnya.

"Desakan AS ini juga merupakan upaya mereka untuk menghentikan pembahasan Doha Development Agenda (DDA) yang merupakan kepentingan besar negara berkembang di WTO, khususnya terkait dengan aturan implementasi special and differential treatment. Terlebih, jika revisi status negara berkembang dilakukan terhadap Indonesia, maka ini akan berimplikasi terhadap perundingan perjanjian pertanian dan perjanjian subsidi perikanan, di mana Indonesia juga punya kepentingan besar," paparnya.

Baca juga: Luhut: Jangan buruk sangka Indonesia keluar dari negara berkembang

Untuk itu, Rachmi menekankan pentingnya mendudukkan persoalan status negara berkembang ini bukan sebagai persoalan tunggal, terkait dengan hubungan dagang Indonesia dan AS semata, tetapi harus dilihat lebih luas lagi dalam konteks relasi dagang Indonesia dengan negara-negara lain di dunia, khususnya di WTO, dalam jangka panjang.

Sebelumnya, Ekonom Senior Mari Elka Pangestu mengatakan Indonesia juga harus meningkatkan perannya dalam organisasi dan forum internasional lain seperti Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) dan G20 terutama untuk mendorong reformasi WTO.

Baca juga: Mari Pangestu: Indonesia perlu perkuat integrasi perdagangan regional