RI siap jembatani kepentingan negara maju dan berkembang soal TRIPs

·Bacaan 3 menit

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan bahwa Indonesia siap menjembatani kepentingan negara maju dan negara berkembang, khususnya pada perundingan pengabaian perjanjian Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).

“Hal ini dilakukan agar dapat membantu menyelamatkan nyawa manusia. Indonesia juga siap berperan lebih menjadi mediator untuk membantu kesuksesan KTM ke-12 organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO) mendatang,” kata Mendag lewat keterangannya diterima di Jakarta, Jumat.

TRIPs merupakan aspek-aspek dagang yang terkait hak atas kekayaan intelektual yang berlaku untuk semua negara anggota WTO. Perjanjian ini menetapkan standar minimal untuk regulasi kekayaan intelektual di negara-negara anggota WTO.

Baca juga: Mendag ungkap potensi besar perdagangan dengan Eropa Tengah dan Timur

Mendag menyampaikan hal itu saat menghadiri Pertemuan Informal Tingkat Menteri (PITM) World Trade Organization (WTO) di Paris, Prancis di sela-sela pertemuan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Pertemuan digelar untuk membangun konsensus guna menghasilkan kesepakatan yang konkret pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 WTO mendatang serta memajukan agenda reformasi WTO.

Mendag Lutfi menambahkan, perdagangan tetap perlu dijaga sebab berperan sebagai penggerak bagi pemulihan ekonomi.

Pertama kali diadakan secara tatap muka pada masa pandemi COVID-19, pertemuan yang dituanrumahi Menteri Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata Australia Daniel Thomas Tehan itu dihadiri 23 menteri dan perwakilan negara kunci WTO.

Diskusi terbagi menjadi empat mata pembahasan, yaitu perdagangan dan kesehatan, subsidi perikanan, pertanian, dan reformasi WTO.

Baca juga: Mendag sebut produk berkelanjutan berpotensi jadi tren perdagangan

Pada isu perdagangan dan kesehatan, mayoritas negara maju mendukung pembahasan isu tersebut sebagai kontribusi sektor perdagangan dan WTO terhadap mitigasi pandemi COVID-19.

Kesepakatan pada isu perdagangan dan kesehatan akan menjadi sinyal positif bagi dunia internasional bahwa WTO dan sistem perdagangan multilateral masih dapat berfungsi, relevan, dan kredibel.

Namun, perdebatan masih terjadi pada proposal pengabaian sementara ketentuan TRIPs untuk vaksin, obat, alat kesehatan, dan produk kesehatan bagi penanganan COVID-19.

Pada isu subsidi perikanan, negara anggota WTO pada umumnya cenderung sepakat dengan disiplin mengenai subsidi perikanan dan mengusulkan agar draf teks negosiasi yang telah disiapkan Ketua dapat menjadi basis perundingan.

Baca juga: Mendag buka opsi Paviliun Indonesia jadi pusat perkenalkan karya UMKM

Namun, beberapa negara anggota beranggapan bahwa teks tersebut belum seimbang karena belum mencakup perlakuan khusus bagi negara berkembang (special and differential treatment/SDT).

SDT tidak cukup hanya pada bantuan teknis dan pengembangan kapasitas, namun juga perlu ada policy space bagi industri perikanan dan nelayan tradisional.

Pada dasarnya, Indonesia memiliki area perairan yang sangat luas. Sulit untuk melakukan pengawasan kegiatan perikanan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal, Unreported and Unregulated/IUU Fishing) secara mumpuni. Meski demikian, Mendag menyampaikan bahwa Indonesia bersedia untuk mengikuti perundingan yang konstruktif.

Pembahasan bagian isu pertanian dibuka Australia sebagai Ketua PITM yang menyoroti tingkat subsidi pertanian yang telah berada pada level yang sangat tinggi dalam waktu lama. Di sisi lain, mayoritas negara berkembang memiliki kapasitas terbatas untuk mengembangkan sektor pertaniannya.

Negara anggota WTO pada PITM menggarisbawahi perlunya kesamaan pandangan terkait landing zone yang ingin dicapai untuk isu pertanian pada KTM ke-12 WTO.

Sesi terakhir menjadi kesempatan bagi para Menteri Perdagangan negara kunci WTO untuk bertukar pikiran mengenai agenda-agenda yang dapat menjadi bagian dari pekerjaan reformasi WTO.

Beberapa isu yang kerap diangkat yakni peningkatan kapasitas institusi WTO, penyelesaian persoalan sistem penyelesaian sengketa WTO, dan perbaikan sistem pengawasan dan transparansi WTO.

Pada pertemuan ini, Mendag Lutfi menyampaikan, momentum reformasi WTO merupakan kesempatan bagi seluruh negara anggota WTO untuk kembali pada persoalan mendasar untuk menjamin sistem perdagangan multilateral dapat bermanfaat secara luas bagi seluruh pihak.

“Setelah puluhan tahun, sistem perdagangan multilateral mampu menggerakkan perdagangan melalui kompetisi dan ekonomi yang efisien. Kini, masyarakat dunia menantikan tata aturan perdagangan yang berlandaskan semangat kerja sama dan kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Mendag.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel