Ribuan rumah subsidi terancam tak terbangun di Cirebon

Budi Suyanto

Para pengusaha properti perumahan bersubsidi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, saat ini masih terkendala sertifikat hak guna bangunan (SHGB) induk perumahan yang tak kunjung dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan akibatnya mengancam proyek ribuan pembangunan rumah subsidi.

"Yang sedang terhambat (SHGB) itu 12 ribuan unit rumah subsidi untuk tahun 2019 dan juga 2020," kata Perwakilan pengembang perumahan yang juga ketua DPC Real Estate Indonesia (REI) Cirebon Gunadi di Cirebon, Jumat.

Gunadi mengatakan saat ini para pengembang perumahan yang tergabung di beberapa organisasi seperti Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) masih terkendala SHGB.

Baca juga: PUPR ubah aturan uang muka rumah bersubsidi menjadi satu persen

Padahal lanjut dia, para pengembang sudah mengeluarkan dana untuk investasi di Kabupaten Cirebon dengan jumlah yang tidak sedikit.

Untuk itu pihaknya meminta kepada Pemerintah Daerah, agar dapat menjamin investasi yang sudah mereka keluarkan dengan segera diterbitkannya SHGB.

"Investasi yang kita lakukan di Kabupaten Cirebon mestinya mendapatkan jaminan. Dan kami mengimbau kepada Pemda agar bisa memberikan perlindungan terhadap investasi yang sudah kami tanamkan dengan segera diterbitkan SHGB," ujarnya.

Baca juga: Tahun depan, pemerintah alokasikan Rp11 triliun untuk rumah subsidi

Gunadi mengaku para pengembang telah menempuh prosedur perizinan sesuai aturan seperti izin lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lainnya.

"Semua sudah kita tempuh, termasuk peraturan teknis (Pertek), tapi ada salah satu aspek (yang belum). Saya harapkan pemerintah bisa memberikan jaminan," tuturnya.

Sementara Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan pihaknya berencana mengumpulkan sejumlah pengembang perumahan, BPN dan instansi terkait lainnya.

"Rencana awal Desember nanti kita undang perwakilannya untuk mencari solusi bersama. Kalau perlu ada perubahan soal aturan nanti kita bisa bahas dan sampaikan ke DPR, karena BPN ini bukan di bawah kita," kata Imron.