Ribut Dobel Warga Negara, Romo Benny: Data Antar Lembaga RI Amburadul

Dusep Malik, Eduward Ambarita
·Bacaan 1 menit

VIVA – Polemik terkait status kewarganegaraan ganda Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient P Riwu Kore, menjadi perhatian publik. Menurut Pendiri Setara Institute, Benny Susetyo, persoalan mengenai Orien yang juga terdata warga negara Amerika Serikat membuktikan buruknya sistem data kependudukan di Indonesia.

Padahal, kata Benny, status kewarganegaraan kerap dikaitkan dalam setiap pesta demokrasi baik itu pilkada maupun pilpres.

"Maka seharusnya UU Pilkada mulai mengurus arah kebijakan mengenai validasi masalah-masalah data kependudukan, sehingga tidak ada lagi dobel warga negara," kata Benny saat berbincang dengan VIVA.

Kata pria yang akrab disapa Romo Benny itu, masalah kependudukan selalu berulang setiap pelaksanaan Pemilu. Data kependudukan, lanjut dia, bahkan memungkinkan rawan terjadinya gugatan dan hal itu tentunya dapat merusak kualitas demokrasi.

"Fenomena ini harus segera diselesaikan karena ke depan akan menimbulkan kegaduhan," kata Benny yang juga Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP tersebut.

"Ini adalah sebuah akibat dari kelalaian kita karena lemahnya budaya dalam hal administrasi," sambung Benny.

Benny meminta, ke depan mengenai akurasi data ini segera diperbaiki. Bagi dia, soal data bukan urusan satu lembaga saja. KPU dan Bawaslu perlu mengatur syarat lebih rinci terkait penetapan calon kepala daerah.

"Di sini lah pentingnya sinergi lembaga negara, termasuk KPU untuk memperbaiki data- data itu sehingga data itu menjadi kekuatan kita untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan negara," kata dia.