Ridwan Kamil Diminta Jadikan Labkesda Bisa Tracing COVID ke Pelosok

Agus Rahmat, Adi Suparman (Bandung)
·Bacaan 3 menit

VIVA – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil diminta untuk meningkatkan status Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Dinkes Jawa Barat dari tingkat UPTD menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Agar nantinya, penanganan COVID-19 bisa menyeluruh ke pelosok-pelosok Jawa Barat.

Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya menjelaskan, penanganan COVID-19 yang telah memasuki tahap vaksinasi. Sementara uji sample spesimen tracing COVID-19 harus tetap berjalan, menjadi tugas berat.

"Kami mendorong agar pak Gubernur, pak Sekda segera memproses peningkatan status Labkesda menjadi BLUD. Karena dengan BLUD, itu jadi setengah BUMD. Jawa Barat memerlukan uji sampel COVID-19 yang banyak dan berkelanjutan. Penduduk Jawa Barat paling banyak, wilayahnya luas," ujar Abdul Hadi kepada wartawan di Bandung, Senin 8 Maret 2021.

Baca juga: Andi Arief Yakin Kemenkumham Bakal Tolak Demokrat KLB Sibolangit

Menurutnya, saat ini dengan status sebagai UPTD, Labkesda kesulitan melakukan pengetesan ke daerah-daerah. Dengan skema BLUD, Labkesda dinilai mampu menyasar pelacakan hingga tingkat pedesaan secara mobile.

"Karena masih tergantung dari dana APBD, misalnya Labkesda melakukan pengetesan secara mobile dengan langsung turun ke pemukiman warga," terangnya.

Selain untuk penanganan COVID-19, Labkesda yang hadir ke pedesaan memudahkan bagi masyarakat di perkampungan yang sulit menjangkau akses ke perkotaan yang membutuhkan layanan pemeriksaan laboratorium klinik untuk diagnosis dan terapi.
"Jadi masyarakat yang akan cek gula darah, kolesterol, hematologi, urinalis, faeces, mikrobiologi klinik dan lainnya, sudah bisa ke Labkesda," katanya.

Bahkan, Labkesda sudah melayani laboratorium kesehatan untuk menunjang pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat. Diperkuat dengan mengantongi akreditasi seperti SNI ISO/IEC17025: 2017 sebagai laboratorium penguji SNI.

"Labkesda bisa untuk uji kimia lingkungan seperti untuk mengetahui kebersihan air (air minum, limbah, dll) dan udara. Labkesda juga merupakan penyelenggara uji profisiensi bagi laboratorium lain. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas laboratorium-laboratorium yang ada," terangnya.

"Makanya harus di-BLUD-kan. Agar mampu meningkatkan layanan ke masyarakat, tapi di sisi bisa mengurangi beban keuangan negara. Misalnya untuk tes kesehatan PNS di Jawa Barat saja, kan jumlahnya banyak. Belum dari yang lainnya," katanya.

Abdul memastikan, kehadiran Labkesda ke pelosok-pelosok tidak akan memberlakukan tarif tinggi untuk masyarakat. "Bisa lebih bersaing. Karena kita tempat tidak perlu sewa, punya sendiri. Dan untuk pengadaan peralatan kan sudah dibiayai APBD sebelumnya," katanya.

Maka nantinya, biaya jika pemeriksaan dilakukan di Labkesda hanya separuh harga dibanding dengan swasta. Tapi itu jika Labkesda tersebut naik status menjadi BLUD.

"Jika sudah berkembang dengan status BLUD-nya, keuntungan dari Labkesda bisa dipakai untuk pengembangan. Selain menambah peralatan, juga bisa untuk menambah lagi gerai-gerai di daerah lain," tambahnya.

Terpisah, guru besar Unpad bidang Farmakologi dan Farmasi Klinik, Keri Lestari menambahkan, upaya pengembangan Labkesda di tengah pandemi sangat diperlukan. "Dengan demikian maka dari sisi layanan akan lebih mudah dijangkau. Uji sampel yang mudah dijangkau masyarakat dan memberikan layanan prima, yang cepat, tepat, dan bisa tes massal," katanya.

Untuk menjadi BLUD, Labskeda diminta wajib memerhatikan sejumlah hal, seperti menginventarisasi kondisi yang ada, menakar mitigasi risiko, dan model bisnis harus berdasarkan data

"Kaji secara scientific, apakah visible. Potensinya apa saja, dan apa saja yang harus dikembangkan. Jangan sampai ketika menjadi BLUD, malah tambah membebani," tambahnya.