Ridwan Kamil Minta Distribusi Vaksin ke Daerah Dikelola Pemprov

·Bacaan 2 menit

VIVA – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pemerintah pusat memberi kewenangan mengelola distribusi vaksin COVID-19 ke kabupaten/kota, dengan jaminan tepat sasaran kepada yang membutuhkan.

Selama ini pemerintah provinsi (pemprov) hanya menjadi penyalur vaksin dengan daftar alokasi telah ditetapkan pemerintah pusat. Namun setelah vaksin didistribusikan, ternyata ditemukan masih ada yang berlebih dan kekurangan.

“Daftar alokasi dari Kemenkes masih belum 100 persen akurat. Kami mengusulkan agar alokasi vaksin diserahkan kepada provinsi,” ujar Ridwan Kamil, Kamis, 5 Agustus 2021.

Menurutnya, distribusi vaksin ke kabupaten/kota akan lebih efektif dan efisien jika misalnya pemerintah pusat memberikan kewenangan lebih besar kepada provinsi untuk mengatur daftar alokasi. “Kalau sekarang kita ibaratnya hanya jadi ‘tukang pos’, menerima vaksin kemudian menyalurkan sesuai daftar alokasi (yang disusun pusat),” ujarnya.

Pihaknya mengevaluasi, jika ikut daftar alokasi Kemenkes, ada lima kabupaten kota yang dalam hitungan lima hari sudah habis. Setelah itu daerah tersebut tidak dapat jatah lagi. Sementara ada juga yang dikasih di satu bulan itu belum habis.

“Maka kami meminta agar diserahkan ke provinsi, kami yang mengatur distribusi ke daerah berdasarkan kecepatan dan analisa evaluasi kami, termasuk provinsi bisa membagikan kepada pihak ketiga,” katanya.

Menurutnya, untuk vaksinasi massal agar selesai Desember 2021, Jabar butuh 22 ribu vaksinator baru. Saat ini sedang dipenuhi bekerja sama dengan stakeholders seperti asosiasi perawat, TNI/Polri, hingga relawan.

“Puncaknya adalah kalau Desember harus beres maka Jabar harus dikasih 15 juta dosis tiap bulan dengan total 76 juta dosis. Pertanyaan besar apakah ini bisa dipenuhi? Kita akan menghabiskan apa yang diberikan,” ujarnya.

Adapun di Jabar lima besar daerah dengan cakupan vaksinasi tinggi yakni Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Cirebon dan Kota Bogor. Sedangkan yang masuk kategori rendah adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Majalengka.

“Kota kabupaten yang vaksinasi tinggi tingkat kematian rendah. Sebaliknya yang vaksinasi rendah tingkat kematian tinggi,” katanya.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel