Ridwan Kamil Tunjuk Wakil Bupati Bogor Pimpin Koordinasi Manajemen Mudik

Merdeka.com - Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menginstruksikan Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, memimpin koordinasi manajemen mudik di wilayah Bogor. Hal itu buntut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Bogor Ade Yasin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ridwan Kamil mengaku mengetahui informasi OTT pada Rabu (27/4) saat kunjungan kerja di Kabupaten Cianjur.

"Saya kaget dan saya sangat prihatin," kata Ridwan Kamil.

Diketahui, Bupati Bogor Ade Yasin bersama beberapa pihak dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar terkena OTT KPK diduga mengenai suap, Selasa malam (26/4).

Meski demikian, Ridwan Kamil belum memahami perkara tersebut. Ia akan memonitor perkembangan kasus dan menyerahkan proses hukum kepada pihak terkait.

Dari sisi lain, masalah korupsi dan pentingnya menjaga integritas selalu menjadi pesan yang disampaikan kepada para kepala daerah di setiap kesempatan.

"Kalau misalnya benteng integritasnya runtuh seperti ini tentu sangat memprihatinkan," ucap Ridwan Kamil.

"Kita akan monitor terus dan kita selalu mendukung setiap penegakan hukum baik oleh KPK, aparat Kejaksaan, maupun Kepolisian dalam upaya pemberantasan korupsi di Jabar," Ia melanjutkan.

Disinggung mengenai roda pemerintahan di Kabupaten Bogor, termasuk saat ini memasuki musim mudik, Ridwan Kamil meminta Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan untuk mengambil alih pimpinan dan koordinasi teknis.

"Saya sudah mengontak Pak Wakil Bupati Bogor untuk segera mengambil alih koordinasi dan kepemimpinan teknis," ujarnya.

"Minimal yang terdekat adalah Kabupaten Bogor harus lancar dalam pelaksanaan manajemen mudik dan Lebaran, serta arus balik," terang dia.

Terpisah, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan bahwa OTT ini berkaitan dengan dugaan suap. Saat ini, pihaknya masih melakukan pemeriksaan.

"Kegiatan tangkap tangan ini dilakukan karena ada dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan suap. KPK masih memeriksa pihak-pihak yang ditangkap tersebut dan dalam waktu 1×24 jam. KPK segera menentukan sikap atas hasil tangkap tangan dimaksud. Perkembangannya akan disampaikan lebih lanjut," kata Ali.

Sementara itu, pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat belum bisa menjelaskan secara detil mengenai adanya anggota yang turut terjaring OTT.

"Segera kami sampaikan rilis setelah ada kejelasan lebih lanjut dan arahan dari pimpinan," ucap Humas BPK Jabar. [cob]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel