Rincian Hitungan Sri Mulyani Soal Defisit Anggaran 5,07 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana mengubah rasio defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Semula, rasio maksimal defisit sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan direncanakan naik menjasi 5,07 persen. Perubahan rasio defisit ini untuk memerangi kasus corona di Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jika terjadi pelebaran defisit maka secara otomatis akan mengubah postur APBN secara keseluruhan. Di mana outlook pendapatan negara akan terkoreksi menjadi Rp 1.760,9 triliun, atau lebih rendah jika dibandingkan posisi APBN 2020 yang sebesar Rp 2.233,2 triliun.

Sementara posisi posisi belanja negara justru mengalami peningkatan. Dari posisi APBN sebesar Rp 2.540,4 triliun, outlook terhadap belanja negara bisa menjadi Rp 2.613,8 triliun.

"Dengan posisi tersebut maka outlook defisit bisa mencapai Rp 853,0 triliun atau 5,07 persen dari PDB," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (6/4/2020).

Posisi pendapatan negara yang turun 10 persen atau mencapai 78,9 persen dari pagu APBN bisa terjadi karena penurunan di beberapa sektor. Di mana, penerimaan perpajakan akan turun 5,4 persen sehingga tax ratio mencapai 9,14 persen.

Kemudian penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak turun 5,9 persen memperhitungkan dampak dari penurunan pertumbuhan ekonomi dan perang harga minyak. Penurunan ini terjadi juga diakibatkan pengurangan tarif PPH badan menjadi 22 persen, dan potensi penundaan PPh dividin karena omnibus law.

 

Realokasi Anggaran

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi pembicara dalam acara ‘KPK Mendengar’ di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/12/2019). KPK menggelar peringatan Hakordia 2019 dengan tema “Bersama Melawan Korupsi Mewujudkan Indonesia Maju”. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Selain itu, penerimaan negara terkoreksi juga disebabkan penurunan bea dan cukai yang mencapai posisi 2,2 persen dengan memperhitungkan dampak stimulus pembebasan bea masuk untuk 19 industri. Serta penurunan pada PNBP yang mencapai 26,5 persen.

Di samping itu, peningkatan belanja negara terjadi juga disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama yakni refocusing dan realokasi untuk penanganan Covid-19 dengan melakukan penghematan belanja negara sekitar Rp190 triliun, dan realokasi cadangan sebesar Rp 56,4 triliun.

Peningkatan juga terjadi di akibat tambahan belanja penanganan Covid-19. Di mana dukungan anggaran kesehatan mencapai Rp75 triliun, perluasan sosial safety net mencapai Rp110 triliun dan dukungan dunia usaha atau industri mencapai Rp70,1 triliun.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com