"RIP Demokrasi": Mahasiswa Thai protes pelarangan partai karena oposisi mengritik PM di parlemen

BANGKOK (Reuters) - Ratusan mahasiswa Thailand pada Senin memprotes pembubaran sebuah partai oposisi yang populer ketika Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dan lima menteri kabinet menghadapi hari pertama debat mosi tidak percaya di parlemen.

Ketegangan meningkat sejak Jumat ketika Mahkamah Konstitusi membubarkan Future Forward Party, partai terbesar ketiga di parlemen dan pengkritik paling keras kaum kemapanan militer, karena meminjam dana dari pendirinya.

Keputusan mahkamah konstitusi itu memicu protes kecil di seluruh negeri sampai akhir pekan dan luas dikecam oleh para pembela demokrasi.

Para mahasiswa Universitas Chulalongkorn di pusat kota Bangkok membuat karangan bunga pemakaman berlabel "RIP Demokrasi" saat ratusan orang berkumpul dan berpidato mengecam keputusan mahkamah itu.

Di seluruh kota itu, ratusan mahasiswa berkumpul di Universitas Kasetsart dan meneriakkan "Prayuth keluar" untuk mendukung mosi kecaman itu.

Mosi tersebut kemungkinan akan gagal, sebagian karena pencekalan terhadap beberapa anggota parlemen Future Forward yang menambah kursi mayoritas koalisi pimpinan Prayuth.

Namun debat publik itu merupakan kritik paling sengit yang dia hadapi sejak dia bertransisi tahun lalu dari penguasa militer menjadi kepala pemerintahan terpilih.

Prayuth, yang pertama kali berkuasa dalam kudeta militer tahun 2014, dituduh oleh partai-partai oposisi yang tersisa karena berkuasa melalui cara-cara tidak -demokratis, pemerintahan yang tidak efektif, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan menganakemaskan bisnis besar.

"Perdana Menteri Prayuth ... memungkinkan korupsi berkembang dan menggunakan kekuasaan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain," kata Sompong Amornvivat, pemimpin partai Pheu Thai dan blok oposisi itu, dalam pembukaan debat.

Sang perdana menteri membantah tuduhan tersebut selama debat, yang akan berlanjut hingga Kamis. Pemungutan suara untuk mosi tidak percaya kepada Perdana Menteri dan lima menteri kabinet lainnya dijadwalkan berlangsung pada Jumat.

Pada Minggu, mantan juru bicara Partai Future Forward menuduh junta militer Prayuth membantu bekas pemerintah Malaysia menutupi skandal korupsi bernilai miliaran dolar pada lembaga pengelola dana pemerintah 1Malaysia Developments Bhd.

Prayuth menolak tuduhan itu dan mengancam akan menuntut si juru bicara, Pannika Wanich, yang berada di antara para pemimpin Future Forward yang Jumat lalu dilarang berpolitik.

"Saya sudah memberi tahu lembaga-lembaga terkait untuk menyelidiki," kata Prayuth kepada wartawan. "Jika ada yang bisa digugat, mereka akan melakukannya."