Risma Jawab Sindiran AHY Soal BLT: Fakir Miskin & Anak Terlantar Dipelihara Negara

Merdeka.com - Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyindir program bantuan langsung tunai (BLT) yang dulu dihina-hina tetapi kini diterapkan lagi. Menteri Sosial Tri Rismaharini menjawab, bahwa kondisi negara saat ini tidak stabil.

"Jadi sebetulnya yang disampaikan karena saat kita tahu memang ada kondisi yang tidak stabil, tidak seperti biasanya maka diturunkan BLT BBM," kata Risma di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/9).

Menurutnya, kondisi yang tidak stabil dirasakan oleh seluruh negara. Maka, pemerintah membantu masyarakat dengan program bantuan yang ada.

"Ini kan bukan terjadi hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia jadi makanya diturunkan BBM. Kemudian kemarin diturunkan pada saat kemarin terjadi Covid. jadi seperti itu," ucapnya.

Risma menjelaskan, dalam konstitusi fakir miskin dan anak terlantar mesti dipelihara oleh negara. Hal itu menjadi dasar negara membantu masyarakat.

"Memang gini sebagaimana di undang-undang dasar 1945 pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Jadi itu lah konsepnya," kat politikus PDIP ini.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyindir Presiden Joko Widodo yang kembali mengeluarkan bantuan langsung tunai (BLT). Padahal pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bantuan tersebut dianggap menghambur-hamburkan uang negara.

"Dulu di hina-hina BLT kita, 'apa itu BLT hanya untuk menghambur-hamburkan uang negara?' dibilang kita tak punya cara lain. Padahal itu lah cara yang bijak sana untuk membantu rakyat miskin. Betul?," kata AHY, dalam sambutan Rapimnas, di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9)

"Sekarang BLT? Its okay, sesuatu yang bagus kalau dilanjutkan kan enggak papa. Ga usah malu-malu juga," sambungnya.

Sebagaimana diketahui, kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT), sempat populer di era kepemimpinan SBY pada tahun 2013 lalu. Banyak pihak termasuk PDIP, partai yang menaungi Jokowi sempat mengkritik pedas kebijakan SBY itu karena disebut sebagai kebijakan yang memanjakan rakyat. [lia]