Rizal Ramli Ungkap Pengalaman Indonesia dengan IMF pada 1998

Syahrul Ansyari
·Bacaan 3 menit

VIVA - Tokoh nasional Rizal Ramli mengingatkan kembali sejarah kelam Indonesia saat berurusan dengan International Monetary Fund (IMF). Bukannya keluar dari krisis moneter tahun 1998, Indonesia malah terjerumus ke dalam krisis ekonomi hingga mematik kerusuhan di bidang politik dan keamanan.

Saat-saat paling buruk, kata Rizal, ketika IMF diundang ke Indonesia oleh Widjojo Nitisastro untuk mendikte pemerintah di era 1998.

Rizal masih mengingat bahwa kala itu dia menjadi salah satu ekonom yang diundang pemerintah untuk bertemu dengan petinggi IMF di Jakarta. Alih-alih pemerintah berharap dukungan dari Rizal Ramli, mantan anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu justru menentang keras kehadiran IMF.

"Saya dulu ekonom yang menentang masuknya IMF. Saya bilang keras-keras, Indonesia tidak butuh IMF. Krisis akan makin buruk kalau IMF diundang masuk ke Indonesia," kata Rizal, Minggu, 18 April 2021.

Baca juga: Rizal Ramli Kritik Kebijakan Menkeu soal Pajak Orang Kaya

Namun terlambat, Presiden Soeharto justru meneken perjanjian dengan IMF. Bos IMF Michael Camdessus menyaksikan momen penandatanganan tanggal 15 Januari 1998 itu sambil menyilangkan kedua lengan di dada.

Sementara Soeharto membungkuk untuk menandatangani Letter of Intent (LoI). Menurutnya, inilah momen kekalahan Indonesia oleh IMF.

Kekhawatiran Rizal soal IMF bukan tanpa alasan. Begawan ekonomi ini melihat beberapa negara malah terperosok makin dalam. Benar saja, IMF segera mengeluarkan aneka kebijakan yang membuat situasi makin buruk.

"Begitu IMF masuk, dia sarankan tingkat bunga bank dinaikkan dari 18 persen rata-rata jadi 80 persen. Banyak perusahaan langsung bangkrut," kata Rizal lagi.

Saran IMF untuk menutup 16 bank juga menuai polemik. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada perbankan Indonesia. Para nasabah ramai-ramai menarik uang simpanan mereka di bank.

Dari sini pemerintah terpaksa menyuntikkan dana BLBI sebesar US$ 80 miliar. Inilah awal malapetaka kasus korupsi triliunan rupiah yang belum tuntas di Indonesia.

Parahnya lagi, lanjut Rizal Ramli, IMF meminta Indonesia menaikkan harga BBM. Akhirnya pada 1 Mei 1998, Presiden Soeharto menaikkan harga BBM hingga 74 persen. Hal ini menurut Rizal yang memantik kerusuhan besar-besaran di Indonesia.

"Besoknya demonstrasi besar-besaran. Kerusuhan di mana-mana, ribuan orang meninggal. Rupiah anjlok," ujar Rizal.

Butuh bertahun-tahun hingga Indonesia bisa keluar dari krisis ekonomi itu. Rizal membandingkan sikap Malaysia yang menolak IMF dan mengeluarkan kebijakan ketat soal moneter. Hasilnya mereka dengan mudah keluar dari krisis.

Karena itu, saat menjadi Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli menolak secara tegas saran IMF. Menurutnya, cuma di era Gus Dur ada presiden tak menambah jumlah utang negara.

"Waktu saya masuk, minus 3 persen ekonominya. Kami putuskan tidak mengikuti kebijakan IMF, kita jalan sendiri dengan segala kontroversinya," kata Rizal.

Rizal mengaku bisa menarik nafas lega saat perekonomian Indonesia yang tadinya minus 3 persen dalam kurun waktu 2 tahun tumbuh menjadi 4,5 persen.

"Mimpi buruk soal IMF itu masih kita ingat. Indonesia tak perlu bantuan IMF," tegas Rizal Ramli.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Indonesia membutuhkan pengawasan dan bimbingan yang lebih besar dari Bank Dunia dan IMF untuk mengatasi masalah utang dan mengurangi tekanan yang meningkat.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional-Kelompok Bank Dunia yang diselenggarakan secara daring pada 5-11 April 2021.

Rizal mengkritik Sri Mulyani sebagai Sales Promotion Girl (SPG) IMF. Dia menegaskan bahwa apabila Indonesia kembali mengundang IMF, dapat dipastikan perekonomian Indonesia akan semakin hancur, seperti tahun 1998 silam.