Rohingnya Tak Punya Hak Pilih dan Mencalonkan di Pemilu Myanmar

Dedy Priatmojo
·Bacaan 2 menit

VIVA – Pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang juga pemenang Hadiah Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, diprediksi akan memenangkan pemilihan nasional di Myanmar yang berlangsung pada hari Minggu.

Pemilu di Myanmar ini merupakan yang kedua dilaksanakan sejak pemerintahan militer berakhir pada 2011. Pada tahun 2015 lalu, partai besutan Suu Kyi mengklaim kemenangan telak yang mengakhiri lebih dari lima dekade pemerintahan militer.

Dilansir Globalnews, Senin 9 November 2020, para pendukung partai NLD yang berkuasa di Myanmar itu menyambut suka cita hasil awal dari pemilihan umum menunjukkan bahwa partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi bakal keluar sebagai pemenang.

Meskipun Aung San Suu Kyi sudah diprediksi bakal menangi pemilu Myanmar, tapi faktanya sebagian wilayah termasuk daerah etnis Rohingya di Rakhine tidak menyelenggarakan pemungutan suara karena alasan keamanan. Warga Rohingya tidak memiliki hak pilih di pemilu Myanmar.

Dilansir BBC, hak pilih para penduduk minoritas Rohingnya dicabut menjelang pemilihan umum pada 2015 setelah dokumen sementara yang dipegang banyak orang tidak lagi dianggap valid.

Lebih dari 740.000 telah melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh sejak tindakan keras tentara pada 2017, tetapi beberapa ratus ribu lainnya masih tinggal di negara bagian Rakhine barat.

Pada bulan September, penyelidik hak asasi manusia PBB untuk Myanmar mengatakan pemilihan umum yang bersifat bebas dan adil sulit dilakukan karena pencabutan hak pilih dari sebagian besar minoritas Muslim di Rakhine State.

Tetapi pemerintah Myanmar, yang mayoritas beragama Buddha, tidak mengakui Rohingya, menyangkal kewarganegaraan mereka, dan mencemooh mereka sebagai "imigran ilegal" dari Bangladesh.

Pada bulan Januari, pengadilan tinggi PBB memerintahkan Myanmar untuk mengambil tindakan untuk melindungi Rohingya dari genosida. Namun demikian, Suu Kyi menolak tuduhan genosida tersebut sambil mengatakan bahwa peristiwa itu lebih kepada kejahatan perang.

Awal tahun ini, enam dari 12 orang Rohingya sempat mengajukan diri sebagai kandidat parlemen Myanmar. Namun pencabutan hak pilih etis Rohingya membuat mereka terpaksa mengubur lebih awal rencana tersebut. Warga minoritas di Rakhine State dilarang mencalonkan diri di pemilu.

Seperti diketahui, lebih dari 90 partai politik berkompetisi untuk memilih anggota dari kedua majelis parlemen nasional - Dewan Kebangsaan dan Dewan Perwakilan Rakyat yang lebih rendah - dan majelis tujuh negara bagian dan tujuh wilayah negara itu.

Ada lebih dari 37 juta pemilih yang memenuhi syarat yang akan menentukan nasib 1.171 kursi secara total. (ren)