RUU Desa Dikhawatirkan Jadi Sarana Bagi-bagi Uang ke Konstituen

TEMPO.CO, Jakarta - Rancangan Undang-Undang Desa bisa dijadikan sarana DPR untuk bagi-bagi uang sebagai barter politik dengan pendukungnya daerah. »Ini perlu diawaspadai dan diawasi, jangan sampai blunder,” kata pengamat politik dari Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro kepada Tempo, Sabtu, 25 Agustus 2012.

Siti mengatakan perilaku pemerintah pusat baik eksekutif dan legeslatif yang sering melakukan tindakan korupsi memperkaya diri bisa menjadi contoh negatif bagi pemerintahan daerah. Pejabat daerah bahkan setingkat desa bisa menginginkan hal yang serupa. Mereka akan mungkin menuntut tambahan anggaran dengan alasan proyek padahal untuk memperkaya diri.

Pansus RUU Desa DPR RI yang menangani RUU Desa sepakat untuk menyetujui akses dana desa dari anggaran pusat meskipun belum mematok besaranya persentasenya. »Nah, jangan sampai ini jadi kasus DDPID (Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah) kedua,” kata Siti. Kasus DDPID yang menjerat anggota Komisi VII DPR RI Wa Ode Nurhayati ini karena diduga telah menerima hadiah terkait pengalokasian anggaran proyek PPID senilai Rp 40 miliar untuk tiga kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam. Ketiga kabupaten yakni Aceh Besar, Pidi Jaya dan Bener Meriah.

Siti mengatakan pemerintah harus membenahi dan melakukan upaya pemberantasan korupsi di pusat semaksimal mungkin untuk mencegah agar RUU ini setelah disahkan kelak tidak menjadi celah untuk korupsi. »Kalau nasional compang-camping, jangan harap desa akan bagus,” kata peneliti senior ini. Kasus korupsi menjadi efek turunan ke bawah jika pusat tidak diantisipasi.

Meskipun RUU Desa bisa menjadi celah untuk bagi-bagi uang, kata Siti, bukan berarti ini tidak boleh disahkan. RUU yang sedang digodok ini tetap diperlukan untuk memberikan perlindungan dan payung hukum bagi desa. »Sangat membantu desa yang ingin kreatif tapi terhalang pemerintahan kota atau kabupaten,” ujar Siti Zuhro.

SUNDARI

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.