RUU Kamnas Ancam Kebebasan Demokrasi

Liputan6.com, Jakarta: Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) dinilai dapat mengancam kebebasan demokrasi di Indonesia. Sebab, banyak pasal-pasal yang akan membuka celah kebijakan negara untuk berbuat represif.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, mengatakan, RUU Kamnas membuka celah kebijakan represif yang akan dijalankan negara kepada rakyatnya. Ini akan memberangus demokrasi dan kebebasan bangsa dengan dalih menegakkan keamanan nasional yang sedang terancam.

Ray mengatakan, pada Pasal 17 RUU Kamnas dijelaskan bahwa ancaman keamanan nasional di segala aspek kehidupan dikelompokkan ke dalam ancaman militer, ancaman bersenjata, dan ancaman tidak bersenjata. Menurutnya, arti kalimat itu adalah siapa saja dapat dinilai sebagai ancaman keamanan nasional terlepas dia bersenjata ataupun tidak.

"Ancaman keamanan nasional tanpa definisi yang jelas dan batasan yang tegas saja sudah berbahaya. Ditambah lagi kata siapa saja yang artinya bisa wartawan, mahasiswa, aktivis LSM, politisi, pegawai negeri, bahkan ibu rumah tangga," kata Ray, Jakarta, Rabu (12/9).  

Sementara, pada Pasal 54 disebutkan, pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem keamanan nasional dilakukan secara berlapis melalui mekanisme pengawasan melekat, pengawasan eksekutif, pengawasan legislatif, pengawasan publik, dan pengawasan penggunaaan kuasa khusus. Yang artinya, siapa pun di negara ini selalu bisa diawasi jika memang dinilai mengancam keamanan nasional.

Menurutnya, pada proses pengajuan RUU Kamnas oleh pemerintah kepada Komisi I DPR juga sudah bermasalah sejak naskah akademik dibuat. Pasal-pasal di dalam RUU itu sudah dibuat terlebih dulu barulah kemudian dibuatkan naskah akademiknya. "Dalam konteks RUU Kamnas jelas terlihat dibuat dulu pasal-pasalnya kemudian dibuat naskah akademiknya yang terkesan dipas-paskan," ujarnya. 

Dia menambahkan, dari naskah akademik yang sudah bermasalah itu dapat dipastikan bahwa pada saat proses pembahasan RUU Kamnas di DPR nanti bakal terjadi pro-kontra di tengah masyarakat. Termasuk di kalangan DPR sendiri. RUU Kamnas saat ini sudah masuk pada tahap pembahasan di DPR. Terdapat 57 pasal yang tercantum dalam RUU itu yang akan disahkan oleh DPR. (FRD)