RUU Kamnas Sinergikan UU yang Telah Ada

Jakarta (ANTARA) - Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang direncanakan akan masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2013 untuk mensinergikan Undang-Undang yang telah ada, seperti UU Polri dan UU Intelijen.

"RUU Kamnas bukan merupakan UU operasional, namun UU yang mensinergikan UU yang telah ada," kata Staf Ahli Menhan Bidang Keamanan, Mayjen TNI Hartind Asrin, di Jakarta, Jumat.

Menurut Hartind, dirinya memahami bahwasannya pasal RUU Kamnas itu bersifat fleksibel dan pembahasan pasal ini ada di DPR dan Pansus DPR.

"RUU Kamnas ini diperlukan dan jangan sampai terjadi perang mulut terkait pembahasan RUU Kamnas. Jangan sampai adanya penolakan RUU Kamnas itu atas nama bangsa. Penolakan RUU Kamnas pun hanya segilintir orang, tidak bisa mewakili seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Ia menjelaskan, negara Timor Leste setelah dua tahun berdiri telah memiliki security national. "Negara Timor Leste yang baru dua tahun berdiri tElah memiliki UU Keamanan Nasional. RUU Kamnas itu merupakan undang-undang sistem. Apakah UU Pers, UU TNI dan UU Polri," tuturnya.

Menanggapi penerapan RUU Kamnas akan mengembalikan TNI kepada otoriterisme, ucap mantan Kapuskom Publik Kemhan ini, TNI itu sudah dalam era reformasi, dan seharusnya memandang TNI dengan pandangan reformasi.

"Ini TNI sudah melakukan reformasi kelembagaan. Karena itu yang beranggapan bahwa RUU Kamnas itu akan mengembalikan TNI ke masa Orde Baru merupakan paradigma lama. Sekarang ini di Indonesia mempunyai pers yang kuat, LSM dan DPR yang kuat pula," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Hartind, apabila memperhatikan RUU Kamnas itu harus dilihat subtansinya, dan jangan sampai itu membela kepentingan institusi daripada kepentingan nasional.

Dalam RUU Kamnas tokoh masyarakat akan menjadi bagian dalam keanggotaan Dewan Keamanan Nasional (DKN) di tingkat pusat dan Forum Koordinasi Keamanan Nasional di tingkat daerah, dimana tertuang dalam Pasal 20 RUU Kamnas yang menyebutkan bahwa ada anggota tetap dan anggota tak tetap.

Adapun untuk anggota tetap dari Dewan Keamanan Nasional dan Forum Koordinasi Keamanan Nasional antara lain seluruh pemangku kepentingan pertahanan dan keamanan meliputi Kepolisian, TNI, kepala daerah, imigrasi, kejaksaan, dan lainnya. Sedangkan anggota tak tetap adalah masyarat yang dinilai memiliki kompetensi seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Dengan keterlibatan masyarakat secara aktif itu, maka demokrasi justru akan dijunjung tinggi karena semua elemen berkumpul untuk menentukan jenis ancaman dan siapa yang menindaknya.

Keberadaan Dewan Keamanan Nasional maupun Forum Koordinasi Kemanan Nasional ini akan memberdayakan kekuatan TNI dalam membantu memberikan rasa aman kepada masyarakat, pasalnya selama ini TNI merasa tak diberdayakan.


Penanganan


Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, mengatakan, RUU Kamnas ini akan mengatur mengenai penanganan ancaman keamanan yang selama ini belum diatur dalam UU yang sekarang ada. Di era sekarang ini ancaman keamanan terus berkembang dengan berbagai karakteristik, sehingga penanganannya juga harus lebih komprehensif.

Menhan mengatakan, kebanyakan ancaman yang sekarang berkembang bersifat non-militer, namun ancaman itu memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dengan resiko yang tinggi pula. Sementara, ancaman kejadiannya susah untuk diprediksi karena tidak menentu.

"Nah, ini yang akan kita atur. Sekarang kebanyak non-militer, misalnya pakai virus, cyber, ini bukan ancaman yang sifatnya militer. Masalah seperti ini harus jelas penanganannya. Sekarang ini berdiri sendiri-sendiri (penangannya), Kemhan sendiri, Kominfo berdiri sendiri. Ini yang akan kita satukan dalam payung UU Kamnas," paparnya.

Ia menuturkan, jika UU ini tidak diterbitkan, maka supremasi militer masih dimungkinkan terjadi lantaran Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya hingga sekarang ini masih aktif.

"UU Kamnas ini justru akan menahan supremasi militer. Jadi persepsinya (publik) agak miss dengan yang kita bangun. Seolah-olah kita ingin mengembalikan porsi militer ke seperti zaman dulu," tuturnya.

Mengenai keberadaan Dewan Keamanan Nasional (DKN), lanjut dia, perlu dibentuk karena yang ada sekarang ini Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) berhimpitan ruang lingkupnya dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

"Ini yang kemudian kita melakukan validasi menjadi Dewan Keamanan Nasional. Ini bukan Kopkamtib. Kopkamtib itu kalau operasional, ini bukan operasional. Dewan ini bukan sifatnya operasional, ini "strategic thinking"," paparnya seraya menambahkan DKN ini hanya menangani ancaman-ancaman yang berskala nasional. (tp)



Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.