RUU KUHAP: KPK Tak Bebas Lagi Menyadap  

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Andi Hamzah, mengatakan jika nanti diresmikan, Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) berlaku juga bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, meski punya aturan sendiri yang bersifat lex specialis, KPK harus tunduk pada undang-undang ini, termasuk soal pasal penyadapan.

Andi, yang dihubungi Rabu, 20 Maret 2013 menyebutkan bahwa KPK harus mendapat izin dari hakim kalau ingin melakukan penyadapan. Namun, dalam keadaan mendesak, Komisi cukup melapor. "Kalau hakim tidak setuju, maka dihentikan," kata dia.

Dalam RUU KUHAP, penyadapan pembicaraan telepon pada intinya dilarang. Penyadapan hanya dimungkinkan terhadap 20 tindak pidana serius yang diatur dalam RUU tersebut.

Untuk melakukan penyadapan, Pasal 83 KUHAP mengharuskan penyidik mendapat perintah tertulis dari atasan penyidik setelah mendapat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Hakim mengeluarkan penetapan izin penyadapan selama 30 hari dan bisa diperpanjang paling lama 30 hari lagi.

 

NUR ALFIYAH

Berita terpopuler

Ini Orang-orang Kepercayaan Djoko Susilo

Kisah Jenderal Djoko dan Kebun Binatang

Data Kartu Kredit Ini Dicuri untuk Belanja di AS

Ada Mayat Terikat dengan Mulut Dilakban di Bandara

Soal Malvinas, Argentina Minta Intervensi Paus

Cabut Bulu 'Brazilian Wax' Berisiko Infeksi Virus

Mobil Bertenaga Kopi Pecahkan Rekor Dunia

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.