Ryaas Rasyid: RUU Desa sangat Diperlukan

Purwokerto (ANTARA) - Pakar otonomi daerah Ryaas Rasyid menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa sangat diperlukan karena telah terjadi kevakuman Undang-Undang Desa sejak tahun 1999.

"Berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 itu, dengan sendirinya waktu itu menyatakan membatalkan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa," kata Ryaas Rasyid usai Seminar Nasional "Otonomi Daerah Dalam Bingkai Demokratisasi dan Kesejahteraan Rakyat", di Graha Widyatama Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Rabu.

Menurut dia, dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tersebut dimasukkan beberapa pasal tentang desa.

"Waktu itu, saya adalah ketua tim pemerintah yang ke DPR, dan saya berjanji bahwa dalam dua tahun akan ada Undang-Undang Desa yang baru, mestinya tahun 2001 sudah ada, sekarang sudah tahun 2012," jelasnya.

Janji tersebut, kata dia, disampaikan atas nama pemerintah sehingga janji akan adanya UU Desa baru merupakan janji pemerintah.

"Itu janji pemerintah, bukan janji saya pribadi. Waktu itu saya berjanji atas nama pemerintah," tegasnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, sejak tahun 1999 hingga sekarang terjadi kevakuman pemerintahan desa karena undang-undangnya tidak ada.

Disinggung mengenai kemungkinan adanya resistensi, dia mengatakan, suatu ide baru pasti akan ada resistensi.

Akan tetapi, kata dia, yang diperlukan saat ini adalah pemahaman melalui sosialisasi.

"Itu kan kembali ke aslinya, masak tidak mau," katanya.

Menurut dia, RUU Desa mengalami perubahan drastis karena pemerintahan desa bukan lagi kepala eksekutif atau kepala administrasi, melainkan kepala komunitas.

Dalam hal ini, kata dia, desa diberi otonomi penuh sebagai suatu komunitas, bukan administrasi.

"Mereka (desa, red.) mengatur sendiri organisasinya, mengatur sendiri programnya. Nanti apa yang perlu dibantu, akan dibantu oleh pemerintah. Tidak harus seragam," katanya.

Ia mengatakan, bentuk pemerintahan desa tersebut mengikuti adat istiadat, kebiasaan, dan norma-norma yang hidup di desa itu.

Disinggung mengenai tuntutan perangkat desa menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dia mengatakan, hal itu sudah di luar konteks RUU Desa.

"Jika sudah menjadi komunitas, tidak diperlukan lagi PNS," katanya.

Dengan demikian jika masih ada sistem bengkok, kata dia, perangkat desa tersebut akan mendapat bengkok.

Akan tetapi jika sudah tidak ada bengkok, lanjutnya, akan disubsidi oleh pemerintah.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.