Saat Jokowi Kesal Ada Sekolah Ambruk dan Proyek Dikerjakan Musim Hujan

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, walaupun peran swasta di bidang ekonomi sangat dominan namun peran APBN tetap masih sangat penting.

Sebab itu, pengadaan barang dan jasa merupakan penggerak penting yang memacu pentingnya sebuah pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun di daerah.

“Apalagi untuk daerah-daerah yang swastanya belum kuat, ini urusan APBD akan memberikan trigger, akan memacu perputaran uang yang ada di daerah. Dan tentu saja memacu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut,” kata Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019, di Plenary Hall JCC, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Menurut Presiden, dalam APBN 2020 telah ditetapkan anggaran. Dengan garis besar, Rp 423 triliun untuk belanja infrastruktur, senilai Rp 508 triliun untuk pendidikan, dan Rp 132 triliun untuk kesehatan. Kemudian ada beberapa bidang-bidang yang lainnya.

Dengan anggaran sebesar ini, menurut Presiden, tantangan ke depan adalah alokasi yang efektif. Alokasi ditegaskan harus efektif walaupun kebijakan alokasi anggaran itu berada dalam kewenangan kementrian/lembaga.

Namun, Presiden menegaskan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dapat proaktif mempercepat proses belanja anggaran agar segera menggerakkan perekonomian.

“Jangan sampai modal yang lalu-lalu, cara-cara yang lama masih kita gunakan. Tadi saya masih lihat tadi Pak Roni (Roni Dwi Susanto, Kepala LKPP) menyampaikan, ini bulan November masih ada e-tendering Rp 31 triliun,” ungkap Jokowi.

Dia kembali mengingatkan jika saat ini sudah memasuki November-Desember dan masih saja ada e-tendering.

"Meskipun e-tendering ada yang cepat 3 hari, ada yang 15 hari, ada yang 45 hari. Tapi ini urusan konstruksi. Tinggal 2 bulan masih urusan konstruksi, masih lelang konstruksi. Ini enggak bisa diterus-teruskan,” tegas dia.

Dia pun menilai kualitas proyek pasti jelek. "Jembatan ambruk. Ya karena ini. November masih tender," tegas dia.

“SD ada ambruk gedung, karena apa? Ya ini gini-gini ini. Kerja cepet-cepetan dan pas kerja pas bulannya basah bulan hujan. Ya sudah ngerti lah kita, enggak mungkin kita membuat konstruksi semua pekerjanya pakai payung, nggak mungkin,” tegas Jokowi seraya menekankan, agar jangan seperti ini diulang lagi.

“Tahun depan nanti kalau ada laporan lagi, Pak Roni, e-tendering seperti itu akan saya lihat di kabupaten mana, di kota mana, di provinsi mana, atau di kementerian apa,” kata Presiden mengingatkan.

Pacul Masih Impor, Jokowi Minta Ubah Pola Pikir pada Proses Tender Barang Pemerintah

Presiden Jokowi saat acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019, di Plenary Hall JCC. Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan jika kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah tak hanya berbicara soal kemudahan sistem pengadaan dan peningkatan transparansi semata.

Namun sesungguhnya perkembangan dan kemajuan industri dalam negeri serta pembukaan lapangan kerja yang lebih luas dapat didesain oleh para pemangku kepentingan dari proses pengadaan barang dan jasa tersebut.

Ini dia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di Plenary Hall Jakarta Convention Center, Rabu (6/11/2019).

Dia pun  menyoroti pengadaan barang melalui impor untuk komoditas yang masih dapat diupayakan untuk didapatkan dari dalam negeri.

"Misalnya urusan pacul, masak masih impor? Apakah tidak bisa didesain industri UKM kita untuk buat pacul? Apakah negara kita yang sebesar ini, yang industrinya sudah berkembang, benar pacul itu harus impor? Ini tolong didesain," ujar dia.

Presiden mengatakan, pengadaan kebutuhan barang melalui impor memang lebih terasa mudah. Harga barang pun bisa jadi relatif lebih terjangkau. Namun, ada satu potensi yang hilang dari aktivitas pengadaan secara impor tersebut.

"Tapi di sini peluang penciptaan lapangan kerja menjadi hilang. Jadi pengadaan barang dan jasa itu bisa jadi strategi untuk membangun industri kecil yang berkaitan dengan barang," ujar Presiden.

Selain itu, saat ini Indonesia juga berupaya keras untuk mengurangi defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan.

Dalam sejumlah kesempatan, Kepala Negara berulang kali meminta agar segera dipersiapkan industri untuk substitusi barang-barang impor sehingga mengurangi ketergantungan terhadap impor yang pada akhirnya mengurangi defisit yang terjadi.

"Sehingga kemudian petakan mana yang dapat diproduksi di dalam negeri secara utuh. Harus dipetakan secara detail mana yang assembly di sini, mana yang impor," tuturnya.

Maka, Presiden meminta lembaga terkait dan kementerian untuk memprioritaskan produk dengan tingkat kandungan komponen lokal yang tinggi dalam setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Prioritaskan benar bahwa harga murah bukan menjadi patokan utama. Saya lebih senang kalau kita beli barang yang lokal meskipun harganya sedikit lebih mahal dibanding murah tapi impor. Fasilitasi produk dalam negeri untuk secepatnya masuk ke e-katalog," ujar Presiden.

 

 

Saksikan video di bawah ini: