Saatnya mengembalikan swasembada kedelai

Nusarina Yuliastuti
·Bacaan 6 menit

Awal tahun ini, tepatnya pada 1-3 Januari 2021, masyarakat terutama di kawasan Jabodetebak (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) kesulitan mencari tempe dan tahu, baik di warung-warung maupun di pasar. Komoditas pangan berbahan dasar kedelai tersebut tiba-tiba menjadi barang "mewah" yang sangat dibutuhkan warga namun keberadaannya yang langka.

Menghilangnya tempe dan tahu di pasaran tersebut ternyata disebabkan mogok produksi oleh kalangan produsen makanan berbahan baku kedelai tersebut.

Mogok itu dipicu kenaikan harga kedelai impor yang merupakan bahan baku utama kedua jenis bahan pangan tersebut yakni dari sekitar Rp7.000/kg menjadi Rp9.000/kg yang dinilai sangat memberatkan pelaku usaha industri tempe dan tahu.

Berdasarkan data Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo), harga kedelai melonjak hingga Rp9.300-Rp9.800 per kg, dari kisaran harga normal Rp6.000-Rp7.000 per kg.

Tempe dan tahu selama ini selalu diidentikkan sebagai makanan rakyat, artinya kedua jenis pangan ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat bawah terutama, yang diakui jumlahnya dominan dalam populasi penduduk Indonesia.

Namun demikian, meskipun sebagai makanan rakyat, ternyata bahan baku tempe dan tahu tersebut lebih banyak mengandalkan dari kedelai impor tepatnya di datangkan dari Amerika Serikat.

Baca juga: Kedelai Batan lebih tinggi protein-rendah lemak daripada kedelai impor

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor kedelai sepanjang semester-I 2020 mencapai 1,27 juta ton atau sekitar Rp7,52 triliun. Dari total impor tersebut, sebanyak 1,14 juta ton atau 95 persen di antaranya berasal dari AS.

Oleh karena itu ketika di negara produsen mengalami gangguan, baik produksi maupun harga maka Indonesia sebagai importir produk tersebut akan sangat terpengaruh.

Sebagaimana yang terjadi saat ini, tingginya permintaan kedelai di pasar global, serta produksi yang menurun di negara-negara produsen menjadi penyebab utama melambungnya harga kedelai.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bahkan menyebutkan harga kedelai yang mencapai 13 dolar AS per bushel di pasar global menjadi yang tertinggi dalam enam tahun terakhir.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk tidak terlalu tergantung pada Amerika Serikat sebagai satu-satunya pemasok kedelai untuk kebutuhan dalam negeri.

Pemerintah perlu mencari sumber pasokan kedelai dari sejumlah negara nontradisional sehingga ke depannya tidak tergantung lagi dengan pasokan dari negara tersebut.

Baca juga: BATAN hasilkan dua varietas kedelai baru super genjah

Sejumlah negara produsen kedelai yang perlu dijajaki antara lain Brasil, Argentina, Paraguay, India, Kanada, Rusia, Ukraina, maupun sejumlah negara Afrika.

Selain pembelian langsung, seperti diusulkan Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak, Indonesia bisa pula menawarkan produk dari Indonesia sebagai komoditas barter seperti minyak sawit, kopi, dan produk unggulan lainnya.


Produksi nasional

Mencari negara-negara produsen lain untuk mengurangi ketergantungan pasokan kedelai dari AS bisa jadi merupakan solusi untuk mengatasi persoalan kenaikan harga komoditas tersebut.

Namun demikian sepertinya hal itu hanyalah penyelesaian sesaat dan bukan merupakan solusi permanen terhadap persoalan kekurangan pasokan kedelai yang hampir setiap tahun selalu terjadi di dalam negeri.

Persoalan kekurangan pasokan kedelai di dalam negeri hanya bisa diatasi dengan peningkatan produksi nasional sehingga ke depan tidak lagi menggantungkan dari impor. Pemenuhan kedelai secara mandiri diperlukan mengingat kebutuhan kedelai sebagai bahan baku untuk produksi tempe dan tahu setiap tahun semakin bertambah.

Baca juga: Mendag sebut harga kedelai masih menguat sampai Mei 2021

Menurut BPS kebutuhan kedelai secara nasional saat ini mencapai 2,8 juta ton per tahun sementara produksi dalam negeri kurang dari 1 juta ton atau hanya 800 ribu ton per tahun.

Sekitar 70 persen kedelai dialokasikan untuk produksi tempe, 25 persen untuk produksi tahu, dan sisanya untuk produk lain,

Pada tahun ini, produksi diperkirakan berkisar 320.000 ton atau lebih rendah dibandingkan produksi tahun 2019 yang mencapai 420.000 ton. Dengan kata lain impor kedelai Indonesia di atas hampir mendekati 2 juta ton per tahun.

Dalam nota keuangan tahun anggaran 2021, pemerintah menargetkan produksi kedelai 420.000 ton pada tahun 2021.

Indonesia sebenarnya pernah mengalami swasembada kedelai pada tahun 1992 yang mana saat itu produksi kedelai dalam negeri mencapai 1,8 juta ton. Jika Indonesia mampu kembali ke produksi 1,8 juta ton per tahun, maka impor kedelai bisa ditekan hanya sekitar 1 juta ton.

Rendahnya produksi kedelai nasional tersebut disebabkan produktivitas kedelai lokal saat ini hanya 1,5 ton – 2 ton per hektare, sedangkan produktivitas kedelai impor mencapai 4 ton per hektare.

Untuk itulah diperlukan upaya-upaya guna mendongkrak produktivitas kedelai lokal agar bisa meningkatkan produksi secara nasional bahkan mampu berswasembada.

Kendala

Budi daya kedelai di Tanah Air sebenarnya bukanlah hal yang baru, bahkan sudah lama dilakukan oleh petani namun nyatanya produksi tanaman pangan ini tak pernah mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Sejumlah kendala nampaknya menjadikan kedelai tak "seberuntung" nasibnya dengan komoditas pangan lain terutama padi. Selain problem produktivitas, faktor harga jual di tingkat petani dinilai berpengaruh besar terhadap pengembangan kedelai lokal.

Pengembangan produksi kedelai oleh petani lokal sulit dilakukan mengingat komoditas tersebut tidak memiliki kepastian pasar dibandingkan komoditas pangan lainnya.

Baca juga: Mendag sebut harga kedelai tertinggi dalam enam tahun terakhir

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bahkan mengakui peningkatan produksi kedelai memang tidak mudah untuk dilakukan, mengingat kedelai masih diposisikan sebagai tanaman penyelang atau selingan bagi tanaman utama seperti padi, jagung, tebu, tembakau, dan bawang merah.

Kondisi ini menyebabkan pengembangan kedelai oleh petani sulit dilakukan, dimana petani lebih memilih untuk menanam komoditas lain yang punya kepastian pasar.

Oleh karena itulah diperlukan kebijakan-kebijakan ataupun insentif yang mampu menarik petani untuk menanam kedelai karena mereka memperoleh keuntungan dan kesejahteraannya meningkat.

Kementerian Pertanian telah mengambil langkah untuk mendongkrak produksi kedelai dalam negeri. Pada 2021, Kementan mengalokasikan bantuan pengembangan kedelai di Provinsi Sulawesi Utara seluas 9.000 ha, Sulawesi Barat 30.000 ha, dan Sulawesi Selatan 9.000 ha.

Selain itu juga membangun kemitraan hilirisasi dan pasar industri tahu tempe dengan petani di Jateng 15.000 ha, Jabar 15.000 ha, Jatim 15.000 ha, NTB 4.000 ha dengan dukungan KUR dan akses kepada offtaker.

Badan Litbang Pertanian juga turut meningkatkan produktivitas kedelai. Ada pun rata rata produktivitas kedelai saat ini 1,5 ton/ha dan harus ditingkatkan menjadi 2 ton/ha melalui riset benih unggul dan teknologi budi daya.

Selain Kementerian Pertanian, perlu lembaga lain bahkan akademisi hadir dengan melibatkan hasil riset pertanian dengan bibit unggul dan pola tanam, sehingga dengan lahan pertanian yang cenderung susut namun produktivitas meningkat.

Baca juga: Percepat produksi lokal, Kementan siapkan 6 varietas unggul kedelai

Pada akhirnya produksi kedelai dapat meningkat sementara harga produksi menurun, yang lambat laun memungkinkan tanpa impor. Dengan kata lain produksi kedelai dalam negeri harus bisa bersaing, baik dari kualitas maupun harganya.

Pemerintah nampaknya perlu untuk betul-betul memberdayakan berbagai langkah kebijakan serta mengoptimalkan berbagai sarana dan prasarana yang tersedia untuk menggapai swasembada kedelai seperti yang pernah terjadi pada tahun 1992.

Dengan demikian Indonesia bisa memenuhi kebutuhan tak hanya kedelai, bahkan komoditas pangan lainnya seperti padi, jagung, bawang putih secara swasembada tanpa menggantungkan impor sehingga tentunya bisa menghemat devisa. Dalam jangka panjang Indonesia harus dapat memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri sehingga saat negara lain mengalami kendala tidak berimbas di dalam negeri.