Safari Politik di Solok, Mulyadi Zikir Bersama Warga

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Calon Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mulyadiberkunjung ke Tanjung Harapan, Kabupaten Solok. Dia menghadiri undangan zikir bersama ulama serta tokoh masyarakat di Majelis Zikir Al-Hidayah Kelurahan Nan Balimo, Kamis (5/11/2020).

Acara zikir pun diisi dengan doa untuk meminta kebaikan dan keridaan kepada Allah SWT agar selalu memberikan keberkahan kepada Ranah Minang, bangsa dan negara.

Mulyadi melanjutkan kunjungan untuk bertatap dengan tokoh dan masyarakat Tanjung Harapan. Ditemani tokoh masyarakat Kabupaten Solok, Suwirpen Suib, Mulyadi menyapa masyarakat di Kelurahan Nan Balimo.

Ketua DPD Demokrat Sumbar ini berterima kasih atas sambutan dari masyarakat Tanjung Harapan. Dia menyampaikan visi besarnya bersama Ali Mukhni ialah membawa Sumbar menjadi provinsi Berkah dan Sejahtera.

"Kita tidak cukup hanya sejahtera saja, tapi harus ada keberkahan di dalamnya. Untuk apa kita mempunyai banyak uang, kalau tidak berkah. Nanti tiba-tiba azab yang akan menghampiri kita kalau tidak berkah," ucap Mulyadi.

Oleh sebab itu, Mulyadi mengatakan telah menyusun program-program untuk menuju Sumbar berkah dan sejahtera tersebut. Yakni, dengan merevitalisasi pesantren hingga memberikan santunan kepada pembuka agama dan serta hafiz dan hafizah.

Pilkada Sumbar diikuti empat pasangan calon, yakni Mahyeldi Ansharullah dengan Audy Joinaldy yang diusung PKS dan PPP. Nasrul Abit dengan Indra Catri yang diusung Partai Gerindra.

Setelah itu pasangan Fakhrizal dengan Genius Umar yang diusung Partai Golkar, PKB dan Nasdem serta didukung PBB dan Hanura. Dan pasangan Mulyadi dengan Ali Mukhni yang diusung Partai Demokrat dan PAN.

78 Kasus Pelanggaran

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat tengah memproses 78 kasus pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di wilayah setempat selama satu bulan ini.

Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Elfitrimen menyebutkan, semua kasus tersebut berdasarkan hasil pengawasan di lapangan dan laporan masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten/Kota maupun Panwascam.

Dari 78 kasus tersebut, 63 kasus diantaranya merupakan temuan Bawaslu tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sementara 15 kasus sisanya laporan dari masyarakat.

"Dugaan pelanggaran yang terjadi berupa pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaran Pilkada, hingga pidana Pemilu," ujar Surya elfitrimen, Sabtu 31 Oktober 2020.

Surya mengatakan, untuk dugaan tindak pidana pemilu, kasus akan diproses oleh Sentra Gakkumdu. Jika terbukti adanya tindak pidana, status kasus tersebut akan ditingkatkan ke tahap penyidikan.

"Kalau terpenuhi unsur-unsur tindak pidana maka akan dilimpahkan ke kepolisian. Sedangkan bila tidak terpenuhi maka pelanggaran itu tidak bisa ditindaklanjuti," ujarnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: