DPR soal Kepercayaan Publik ke KPK Turun: Buktikan dengan Kinerja

·Bacaan 2 menit
Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK fokus saja untuk menangkap koruptor daripada berkutat melihat hasil survei.

Adapun ini disampaikannya terkait hasil survei yang dikeluarkan oleh Indikator Politik Indonesia yang menyebut tingkat kepercayaan masyarakat ke KPK menurun.

"Menurut saya, KPK tidak perlu terlalu terbawa persepsi publik yang memecah konsentrasi. Fokus saja memberantas korupsi. Toh KPK bukan lembaga politik, jadi tidak usah terpengaruh. Mari buktikan dengan kinerja, karena itu tujuan utama," kata dia dalam keterangannya, Senin (27/9/2021).

Politikus NasDem ini memandang, KPK sudah bekerja dengan baik, terlihat sejumlah pelaku korupsi ditangkap. Bahkan di semester I 2021 lembaga antirasuah berhasil mengembalikan uang negara sebesar Rp171,99 Miliar.

"Prestasi ini tentu berbeda dengan kekhawatiran beberapa kalangan yang menyebutkan KPK sekarang kinerjanya menurun. Padahal kalau melihat dari data yang ada, justru KPK sekarang semakin kuat," klaim Sahroni.

Menurut dia, di iklim demokrasi ini, wajar jika ada publik yang tak percaya dengan KPK, terlebih dalam keadaan sekarang yang menimbulkan pro dan kontra.

"Namun anggap saja hal ini menjadi pemicu KPK untuk bekerja lebih baik lagi, dan jadikan peningkatan prestasi ke depan sebagai fokus utama, karena banyak harapan publik ditaruh di punggung KPK," kata Sahroni.

Survei Indikator

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, berdasarkan survei yang dilakukan pihaknya, tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurun.

Dia menuturkan, kini posisinya di peringkat keempat, setelah TNI, Presiden dan Polri.

"Biasanya KPK kalau enggak nomor 2, nomor 1, mungkin hanya kalah dengan TNI biasanya. Tetapi sekarang sudah melorot ke angka 4 dilihat dari tingkat trust," kata Burhanuddin, Minggu (26/9/2021).

Posisi KPK kini berada di atas Kejaksaan, MPR, DPD, DPR dan partai politik.

"Kalau DPR dan partai politik saya tidak heran karena trustnya paling rendah, dari dulu tidak naik kelas. Tapi kalau KPK turun menurut saya itu berita baru meskipun buat masyarakat sipil bukan hal mengagetkan," sambungnya.

Khusus TNI dan Polri, mayoritas masyarakat menilai kompak. Penilaiannya mencapai 83,3 persen. Sementara masyarakat yang menganggap kurang kompak 7,9 persen, tidak kompak sama sekali 0,6 persen dan masyarakat tidak tahu atau tidak menjawab 8,2 persen.

"Polri dan TNI secara umum masyarakat menilai kompak," jelas Burhanuddin.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel