Saksi Pastikan AKP Irfan Laksanakan Perintah Sah, Amankan CCTV Komplek Polri

Merdeka.com - Merdeka.com - Wakil Kepala Detasemen (Wakaden) C Biro Paminal Divisi Propam Polri, AKBP Radite Hernawa menyatakan tindakan terdakwa AKP Irfan Widyanto melaksanakan perintah pengamanan DVR CCTV di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan adalah tindakan sah.

Pernyataan itu disampaikan Radite saat hadir sebagai saksi dalam perkara obstruction of justice pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J di PN Jakarta Selatan pada Kamis (1/12).

Awalnya, Radite menyatakan pihaknya diperiksa oleh Bareskrim Polri terkait kasus obstruction of justice kematian penyidikan kematian Brigadir J. Saat itu, dia belum mengetahui adanya Surat perintah penyelidikan (sprinlidik).

"Yang pasti saya tidak pernah ditunjukkan pada saat pemeriksaan oleh penyidik," kata Radite saat bersaksi dalam sidang untuk terdakwa AKP Irfan Widyanto.

Namun saat diperlihatkan tim penasihat hukum, terkait Sprinlidik yang dikeluarkan pada hari pembunuhan Brigadir J pada 8 Juli 2022 oleh Ferdy Sambo yang kala itu menjabat Kadiv Propam Polri diterbitkan.

Dengan isi dalam sprinlidik itu ditujukan kepada sejumlah pejabat Propam Polri hingga instansi terkait yaitu Bareskrim Polri dan Polres Jakarta Selatan yang mana bisa menjadi dasar atas tindakan Irfan kala itu.

Sayangnya, Radite mengaku baru mengetahui adanya sprin itu. Sehingga saat diperiksa Bareskrim, ia memang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan AKP Irfan Widyanto tidak sah karena tidak ada sprin.

"Kalau kaitannya dengan pasal penyelidikan kan harus ada sprin yang ditunjukkan makanya saya jawab melaksanakan sesuatu tanpa adanya sprin," ungkapnya.

Karena itu, Radite menyatakan bahwa tindakan AKP Irfan dan terdakwa lainnya mengamankan CCTV seharusnya sah. Karena, mereka semua diberikan perintah oleh Ferdy Sambo untuk melakukan hal tersebut.

Ia menuturkan bahwa tindakan AKP Irfan Widyanto juga bukanlah penyitaan CCTV. Dalam hal ini, AKP Irfan termasuk ke dalam pengamanan CCTV dalam rangka penyidikan yang diserahkan kepada Polres Jakarta Selatan.

"Bukan penyitaan. Jadi semua (harus) berdasarkan sprin," jelasnya.

Selanjutnya, Kuasa Hukum Irfan Widyanto, M. Fattah Riphat mempertanyakan apakah sah terkait pengamanan DVR CCTV yang dilakukan oleh kliennya. Lalu, Radite pun menjawab tindakan tersebut sah lantaran ada penugasan dari Sambo.

"Apakah sah perintah yang diberikan Kombes Agus Nurpatria selaku Katim yang ada di surat perintah tersebut dan perintah lisan pengamanan DVR untuk pengamanan di Polres Jaksel untuk kepentingan penyidikan?," tanya Riphat.

"Sah," jawab Radite. [rhm]