Saksi Ungkap Pembangunan Sekolah Terhenti Usai Kasus Penggelapan Dana ACT Terbongkar

Merdeka.com - Merdeka.com - Salah saksi pekerja proyek CV Graha Anggun Abadi, Angga, sebagai satu vendor yang memegang proyek Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT), menyebut jika pembangunan sekolah atau fasilitas pendidikan saat ini terhenti.

Terhentinya pembangunan itu karena pengusutan kasus terhadap ACT atas perkara dugaan penggelapan uang bantuan keluarga korban kecelakaan Lion Air 610 oleh Boeing Community Investment Fund (BCIF) yang mulai diusut.

"Ya terhenti, berhenti yang mulia. (Sampai tahap) Pembangunannya sekarang sudah prosesnya 80% yang mulia," kata Angga saat sidang untuk terdakwa Mantan Presiden ACT, Ahyudin dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Selasa (22/11).

Kemudian, Angga menjelaskan jika pihaknya selaku vendor pelaksana proyek BCIF yang dipilih oleh ACT turut mendapatkan anggaran sebesar Rp1,56 miliar.

Padahal, dana yang didapat ACT dari BCIF sebanyak Rp2,03 miliar, angka tersebut berasal dari bantuan sebesar US$144.320 yang dikalkulasikan dengan kurs rupiah Rp14 ribu.

"Rp1,569 miliar RAB (rencana anggaran biaya). Itu fokusnya untuk bangunan fisiknya yang mulia," kata Angga.

Jika merujuk dakwaan, pembangunan yang dilakukan oleh saksi terkait salah satunya terhadap Aisyiyah Bumirejo Primary School, yang berlokasi di Magelang Provinsi Jawa Tengah, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500).

"Gini yang mulia kita ke lokasi terus, kita survei terus ada gambar acuan dari gambar kita. Terus ada juga masukan lalu kita sesuaikan dengan lokasi," kata dia.

Dakwaan ACT

Dalam dakwaan disebutkan bahwa Ahyudin bersama Ibnu Khajar dan Hariyana binti Hermain, didakwa menyelewengkan dana sebesar Rp117,98 miliar dari total Rp138,54 miliar yang diberikan Boeing Community Investment Fund (BCIF).

Dana itu didapat dari hasil total proyek 68 ahli waris yang berhasil diterima ACT. Di mana hanya sebesar Rp20,56 miliar yang digunakan sesuai peruntukan.

"Tanggal 8 Agustus 2022 ditemukan bahwa dari jumlah uang sebesar Rp 138.546.388.500,- dana BCIF yang diterima oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dari Boeing tersebut yang benar-benar digunakan untuk implementasi kegiatan Boeing adalah hanyalah sejumlah Rp20.563.857.503," kata dia.

Perbuatan itu dilakukan para terdakwa setidak-tidaknya dalam kurun Tahun 2021 sampai Tahun 2022, bertempat di Menara 165 Lantai 22, Jalan TB Simatupang, Kavling I, Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

"Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan," kata dia.

"Dengan sengaja dan Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu," tandasnya.

Atas perbuatannya, Ahyudin, Ibnu, dan Hariyana didakwa melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [gil]