Sanksi Potong Gaji Tidak Cukup, Lili Pantauli Diminta Mundur dari KPK

·Bacaan 1 menit

Liputan6.com, Jakarta Pegiat Antikorupsi Boyamin Saiman, menyesalkan sanksi yang terbilang ringan oleh Dewan Pengawas KPK kepada Lili Pantauli. Diketahui, wakil ketua KPK hanya diganjar hukuman potong gaji pokok sebasar 40% selama satu tahun yang nilainya tak lebih besar dari tunjangan yang ditaksir hingga ratusan juta.

"Putusan Dewas KPK dirasakan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat," tulis Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesi MAKI dalam siaran pers diterima, Selasa (31/8/2021).

Boyamin memandang, putusan setimpal untuk Lili adalah sanksi permintaan mengundurkan diri atau bahasa pemecatan. Lili diyakini layak untuk mengundurkan diri dari semata demi kebaikan KPK.

"Mundur demi kebaikan pemberantasan korupsi serta demi kebaikan NKRI," jelas Boyamin.

Boyamin yakin, jika Lili mengundurkan diri, akan dapat menjaga kehormatan KPK yang tercoreng akibat perbuatannya berkomunikasi dengan seorang terduga pelaku korupsi yang tengah diawasi oleh penyidik antirasuah.

"Sebab perbuatannya menyandera KPK sehingga akan kesulitan melakukan pemberantasan Korupsi," kritik Boyamin.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap 3m #vaksinmelindungikitasemua

Laporkan ke Bareskrim

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar menyampaikan keterangan terkait penahanan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019 Ade Barkah Surahman dan Siti Aisyah Tuti Handayani di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/4/2021). KPK menahan keduanya untuk pemeriksaan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar menyampaikan keterangan terkait penahanan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019 Ade Barkah Surahman dan Siti Aisyah Tuti Handayani di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/4/2021). KPK menahan keduanya untuk pemeriksaan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Terkait adanya opsi melaporkan Lili sebagai pihak berperkara ke Bareskrim, Boyamin belum ikut bagian. Sebab berdasar dugaan perbuatan yang Pasal 36 UU KPK, hal itu masih dikaji berdasar putusan Dewas KPK yang baru saja dibacakan.

"Tapi pada prinsipnya, kami menghormati putusan Dewas KPK sebuah proses yang telah dijalankan berdasar Undang Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Revisi UU KPK," dia memungkasi.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel