Saran Bekas Komisioner KPK Hong Kong Soal Korupsi

TEMPO.CO , Jakarta: Bekas Komisioner Independent Commission Against Corruption (Komisi Pemberantasan Korupsi Hong Kong), Bertrand de Speville , melakukan kunjungan ke Indonesia. Ia mendatangi lembaga-lembaga antikorupsi di negara ini.

Dalam kunjungannya ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin sore, Bertrand menyambangi kantor KPK untuk mendiskusikan sejumlah problem pemberantasan korupsi di Negara ini. Kunjungannya ke KPK adalah bagian dari serangkaian kegiatannya di Indonesia, terkait upaya memperbaiki kinerja penegak hukum menangani kasus korupsi.

Selain ke KPK, Bertrand juga mengadakan pertemuan dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang antikorupsi. Dengan sejumlah lembaga tersebut, Bertrand mendiskusikan perlunya KPK disokong dalam hal sarana dan prasarana, SDM, serta anggaran.

Pada kunjungannya ke KPK, Despieville memberi sejumlah rekomendasi bagi KPK. Salah satu sarannya adalah KPK perlu memiliki cabang di seluruh provinsi di Indonesia. Hal itu penting agar taji KPK bisa terasa di seluruh wilayah. Untuk memenuhi rencana itu, KPK perlu menambah sumber daya manusia. "SDM harus ditingkatkan," kata dia.

Dia juga menyarankan, KPK memiliki pusat pelatihan sendiri untuk mengembangkan sumber daya manusianya, dan memiliki program khusus bagi masyarakat terkait pencegahan korupsi. "Masyarakat perlu mendapat program pendidikan dalam rangka membuat sistem yang bersih dari korupsi," ujarnya.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, menambahkan setelah berdiskusi dengan Bertrand , pihaknya menyadari sejumlah hal yang menjadi tantangan lembaga antikorupsi. Salah satunya tentang cara mengelola dan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat.

"Kami harus mendiskusikan kembali strategi besar melawan korupsi. Salah satu yang disarankan Bertrand adalah KPK menangani seluruh kasus korupsi. Tapi selama ini kami masih terbentur keterbatasan pasal 11 Undang-Undang Antikorupsi. Ini tantangan kami ke depan," kata dia.

ISMA SAVITRI

Berita Terkait:

Politikus Senayan Ribut Gedung Baru KPK

DPR Tahan Anggaran Gedung KPK Dua Kali

Soal Gedung Baru KPK, Sikap Fraksi Masih Terpecah

Marzuki Bantah DPR Jegal Pembangunan Gedung KPK

KPK Berharap DPR Kabulkan Anggaran Gedung Baru 

KPK Kaji Mekanisme Sumbangan untuk Gedung Baru  

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.