Saran DPR Jadi RS Darurat Covid-19 Tidak Rasional?

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta Politikus Partai Demokrat Benny K Harman menyarankan halaman dan gedung DPR/MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, dijadikan rumah sakit darurat Covid-19. Anggota DPR Fraksi PPP Achmad Baidowi (Awiek) menilai, saran tersebut sekadar cari perhatian saja. Menurutnya, tidak rasional gedung DPR dijadikan RS darurat.

"Itu hanya cara untuk menarik simpati publik aja. Padahal rakyat sudah pintar, sudah rasional dan menggunakan logika. Kalau DPR dijadikan RS Darurat dimana mau berkantor, kan DPR tidak tutup 100 persen, nantinya akan ada usulan juga kantor pemerintahan jadi RS Darurat," ujarnya lewat pesan singkat, Jumat (9/7/2021).

Awiek mengungkapkan, bahwa pihaknya sudah melakukan pembahasan serius terkait RS darurat ini. Dia mengatakan, untuk rumah sakit darurat bisa memanfaatkan hotel-hotel.

"Kami di Komisi VI sudah membahas dengan pertamedika holding RS. Bahwa untuk RS darurat bisa memanfaatkan hotel-hotel yang sekarang ini sepi pengunjung dari pada membangun baru. Kami sampaikan secara resmi di rapat bukan di luaran," tuturnya.

Awiek menambahkan, dengan memanfaatkan hotel-hotel jadi RS darurat bisa membantu pergerakan perekonomian. Sehingga, masalah kesehatan bisa terselesaikan.

"Dengan memanfaatkan hotel-hotel tersebut atau fasilitas lainnya, paling tidak dapat membantu menggerakkan ekonomi, sekaligus membantu menyelesaikan kesehatan," pungkasnya.

Sementara Anggota DPR Fraksi PKB Luqman Hakim menilai saran gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta dijadikan rumah sakit darurat tidak menyelesaikan masalah. Menurutnya, secara prinsip perlu penambahan rumah sakit darurat di banyak tempat terutama di Jawa dan Bali.

"Secara prinsip, perlu penambahan rumah sakit darurat di banyak tempat, terutama di Jawa dan Bali. Tidak hanya di Jakarta. Di Jabar, Jateng dan Jatim, tidak sedikit masyarakat yang kesulitan untuk mencari rumah sakit untuk rawat inap Covid-19," katanya lewat pesan singkat, Jumat (9/7/2021).

Luqman mendorong pemerintah harus segera melakukan upaya menyiapkan fasilitas kesehatan yang dapat menampung lonjakan jumlah pasien Covid-19 di Jawa dan Bali.

"Kalau hanya mengusulkan pembangunan rumah sakit darurat di satu lokasi, misalnya di halaman gedung DPR/MPR, tidaklah menyelesaikan masalah. Sangat tidak berimbang dengan kebutuhan fasitilas kesehatan yang naik pesat di Jawa dan Bali," tuturnya.

"Jadi, kalau hanya satu lokasi yang diusulkan, yakni halaman Gedung DPR/MPR, menurut saya usulan itu tidak serius dan tidak dimaksudkan untuk mengatasi lonjakan Covid-19," sambungnya.

Dia menambahkan, selain penambahan rumah sakit darurat, pemerintah harus sungguh-sungguh memperketat pembatasan mobilitas warga untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. "Saya melihat, upaya pembatasan mobilitas warga yang dilakukan sejak PPKM Darurat berlaku, masih sangat kurang," kata Luqman.

Lebih lanjut, yang juga harus dilakukan pemerintah untuk menangani Covid-19 adalah menggenjot vaksinasi. Dia mengatakan, penyediaan fasilitas kesehatan dan pembatasan mobilitas warga hanya menolong situasi jangka pendek. Untuk memastikan Covid-19 ini selesai, maka kuncinya vaksinasi.

"Target 181,5 juta warga tervaksin, harus segera direalisasikan. Jika dalam waktu enam bulan target ini tercapai, maka bangsa Indonesia akan keluar dari pandemi awal tahun 2022," pungkasnya.

DPR Siap

Sekjen DPR Indra Iskandar menyebut, bahwa prinsipnya DPR siap membantu penanganan Covid-19.

"Prinsipnya kami akan membantu karena ini kepedulian bersama atas masalah kemanusiaan," katanya kepada merdeka.com, Jumat (9/7/2021).

Indra mengatakan, lokasi yang tepat untuk dijadikan RS darurat kemungkinan di halaman DPR saja. Kata dia, tidak mungkin bila gedung DPR yang disulap jadi RS darurat.

"Tentu yang aman di halaman,karena kan juga ada prasyarat limbah infeksius yang tidak mudah jika dalam gedung yang tidak dirancang untuk RS," ucapnya.

Indra mengungkapkan, pihaknya sudah bersurat soal perbantuan penanganan Covid ke Kemenkes. Kata dia, yang paling prioritas ialah halaman DPR dijadikan vaksinasi publik. Kemungkinan setelahnya baru RS darurat.

"Iya (sudah bersurat) yang prioritas ada untuk vaksinasi publik dulu karena itu juga cukup serius," pungkasnya.

Reporter: Genan

Sumber: Merdeka

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel