Sarana Jaya-Wika Gedung kerja sama optimalisasi lahan di Jakarta

BUMD Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Wika Gedung) menjalin kerja sama untuk mengoptimalkan pengelolaan lahan di Jakarta.

"Ini untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan-lahan khususnya di DKI Jakarta dalam rangka memenuhi penyediaan hunian terjangkau. Ini program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Direktur Utama Sarana Jaya Agus Himawan usai penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Kerja Sama Pengembangan dan/atau Revitalisasi Pengelolaan Lahan di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, Agus menerangkan bahwa penugasan kepada Sarana Jaya dalam penyediaan hunian terjangkau adalah tugas mulia yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga menjadi salah satu kegiatan strategis daerah (KSD).

"Nantinya lahan-lahan yang akan dikembangkan merupakan lahan milik Sarana Jaya, Wika Gedung dan tidak menutup kemungkinan lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," katanya.

Baca juga: Sarana Jaya kembangkan hunian terjangkau di kawasan Halim

Sementara itu, Direktur Utama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Hadian Pramudita, menyatakan dengan adanya nota kesepahaman ini, dapat menjadi kontribusi Wika Gedung dan Sarana Jaya dalam berperan menyediakan hunian terjangkau bagi Indonesia, khususnya Provinsi DKI Jakarta.

Mengingat, kata Hadian, saat ini Wika Gedung juga tengah dipercaya untuk membangun menara hunian di Ibu Kota Negara Baru (IKN) yang akan diperuntukkan untuk sekitar 17 ribu pegawai yang akan bertugas di IKN dan saat ini pembangunannya sedang berlangsung.

"Karenanya dengan penandatanganan MoU ini, bisa menjadi momentum untuk saling bersinergi dan mampu menjadi awal dalam pengembangan proyek-proyek di masa mendatang, terutama dalam penyediaan hunian terjangkau di DKI Jakarta," kata Hadian.

Penandatanganan MoU tentang kerja sama Pengembangan dan/atau Revitalisasi Pengelolaan Lahan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Sarjoko, kemudian Kepala Bidang Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan BP BUMD Pujiono, serta seluruh jajaran manajemen dari Sarana Jaya dan WIKA Gedung.

Baca juga: Sarana Jaya ajak Badan Pengelola Keuangan Haji bangun rumah DP nol