Satgas: 12 provinsi sudah tidak laporkan penularan PMK

Koordinator Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK) Prof. Wiku Adisasmito mengatakan bahwa saat ini sudah ada 12 provinsi yang tidak lagi melaporkan kasus penularan PMK pada hewan ternak.

"Dari 25 provinsi yang terdampak atau tertular PMK, sekarang sudah ada 12 provinsi atau 48 persen yang sudah zero reported case, artinya sudah tidak melaporkan (penularan) lagi," kata Wiku saat ditemui di sela-sela rapat koordinasi nasional (rakornas) PMK di Jakarta, Rabu.

"Kemudian dari 309 kabupaten dan kota yang tertular itu sudah 172 atau 55,7 persen kabupaten dan kota sudah zero reported case," lanjutnya.

Meski demikian, Wiku mengatakan tak ada laporan penularan bukan berarti penyakit PMK sudah hilang di provinsi atau kabupaten dan kota tersebut.

Baca juga: Rakornas PMK bahas capaian penanganan kasus di 25 provinsi terdampak

Baca juga: Satgas PMK: Ternak di Jawa Timur prioritas pengobatan dan vaksinasi

"Ke depan kita ingin memastikan makin banyak kabupaten dan kota yang tetap tidak tertular dan yang tertular harusnya bisa zero reported case," ujarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Wiku mengingatkan kembali penerapan lima strategi utama penanganan PMK yakni biosecurity (ketahanan hayati), vaksinasi, testing, pengobatan, dan potong bersyarat.

"Yang kita harapkan yang pertama adalah kasusnya terkendali dulu, kemudian nanti dengan berjalannya waktu dan program yang tetap masif, harapannya Indonesia bisa bebas PMK kembali, tapi itu perlu waktu," kata Wiku.

"Tapi yang jelas sekarang usahakan tidak ada hewan yang tertular kembali. Virusnya boleh ada, tapi kalau vaksinasinya baik harusnya penularannya lebih rendah," lanjutnya.

Berdasarkan data Satgas Penanganan PMK pada 22 November 2022, lima provinsi dengan kasus aktif atau belum sembuh tertinggi yaitu Provinsi Jawa Tengah 16.439 kasus, disusul Jawa Timur 8.950 kasus, Nusa Tenggara Barat 7.508 kasus, D.I. Yogyakarta 3.979 kasus, dan Sulawesi Selatan 3.178 kasus.

Baca juga: Satgas: Pengetatan lalu lintas hewan diatur guna sukseskan puncak G20

Baca juga: Satgas: Vaksinasi PMK pengaruhi ketahanan pangan nasional