Satgas Minta Pemda Tingkatkan Pembentukan Posko Penanganan COVID-19

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Satuan Tugas Penanganan COVID-19 meminta pemerintah daerah meningkatkan pembentukan dan kinerja posko penanganan COVID-19 ketika diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro untuk mengatasi kenaikan kasus.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menjelaskan penting untuk melihat hingga tingkat terkecil, karena permasalahan mungkin saja berbeda. Hal itu menjadi faktor penting dalam menentukan penanganan yang efektif dan tepat sasaran.

"Seperti contohnya pada kepatuhan memakai masker di Jawa Barat, jika dilihat di tingkat kabupaten/kota hanya dua kabupaten/kota yang kepatuhannya rendah. Angka ini terlihat kecil, namun jika dilihat hingga tingkat kelurahan, ternyata sebanyak 451 kelurahan memiliki kepatuhan rendah," jelas Wiku di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa (29/6/2021).

Karena itu penting bagi seluruh provinsi terutama yang memiliki kasus tinggi untuk terus memantau penanganan di kabupaten/kota dalam memberikan instruksi terhadap desa atau kelurahan yang berada di bawahnya meningkatkan pembentukan dan kinerja posko.

Secara nasional, jumlah posko mengalami peningkatan selama delapan pekan terakhir, jumlah posko bertambah 1.166 dari yang sebelumnya 18.516, menjadi 19.682 posko.

Jika dilihat pada lima provinsi penyumbang kasus positif tertinggi, hanya DKI Jakarta yang seluruh kelurahannya telah membentuk posko.

D.I. Yogyakarta menjadi provinsi kedua dengan cakupan pembentukan posko tertinggi yaitu sebesar 89,61 persen meski penambahan poskonya cenderung stagnan selama delapan pekan terakhir.

Pembentukan Posko Rendah

Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi provinsi dengan cakupan pembentukan posko yang masih rendah, yaitu kurang dari 60 persen kelurahannya yang sudah membentuk posko.

Perkembangan pembentukan posko yang lambat ini tidak dapat ditoleransi lagi, mengingat pandemi membutuhkan penanganan yang cepat dan posko adalah infrastruktur yang dibutuhkan agar PPKM Mikro dapat berjalan efektif.

"Dimohon seluruh provinsi ini kembali aktif membentuk posko pada kelurahan-kelurahan yang belum memiliki posko sehingga PPKM Mikro dapat berjalan dengan efektif," tegas Wiku.

Masyarakat juga diminta terlibat dalam meningkatkan perkembangan kinerja posko secara konsisten dan tidak hanya pada saat situasi genting saja.

"Apabila kita lengah, maka butuh waktu lebih lama untuk memperbaiki keadaan, karena berkaca dari pengalaman sebelumnya bahwa fenomena lonjakan kasus baru bisa kembali terkendali setelah 6-7 minggu setelahnya," kata Wiku.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel