Satgas: Penjagaan pintu masuk RI tak boleh lengah dari PMK

Koordinator Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK) Wiku Adisasmito mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak lengah menjaga seluruh pintu masuk di Indonesia dari penularan virus PMK.

“Pada dasarnya, sudah merupakan tugas seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk dapat menjaga titik-titik masuk di Indonesia ini,” kata Wiku dalam Konferensi Pers Perkembangan Penanganan PMK per 20 September 2022 yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa.

Wiku menuturkan Indonesia memiliki cukup banyak titik masuk dalam kegiatan lalu lintas hewan baik secara legal maupun ilegal. Pintu-pintu masuk itu sudah tersebar baik melalui jalur darat, udara, terutama laut.

Banyaknya celah virus PMK untuk masuk tersebut, membuat otoritas yang berwenang dalam lalu lintas hewan ternak di setiap perbatasan memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan skrining data terhadap setiap komoditi yang masuk dan keluar dari suatu daerah.

Baca juga: Satgas PMK: 2.666.637 hewan ternak telah divaksinasi
Baca juga: Satgas: Pengetatan lalu lintas hewan diatur guna sukseskan puncak G20

Namun menurut Wiku, skrining tersebut tidak boleh hanya difokuskan pada kualitas dari produk-produk yang diperdagangkan. Skirining dan pemeriksaan yang dilakukan juga harus memperhatikan manusia, kendaraan dan barang-barang lainnya yang datang bersama hewan ternak tersebut.

Oleh karenanya, penerapan pengamanan biosecurity di titik-titik pintu masuk dan keluar menjadi kunci kritis dalam mencegah penyebaran PMK di area yang lebih luas, baik melalui perpindahan manusia, hewan atau produk segar hewan serta kendaraannya.

“Perlu saya sampaikan bahwa virus dapat terbawa bukan hanya melalui hewan atau produk hewan. Namun menempelnya virus juga lewat pada manusia, kendaraan dan barang-barang lainnya,” kata Wiku.

Dalam kesempatan itu pula, Wiku mengimbau kepada Satgas PMK di daerah untuk terus menggencarkan sosialisasi pada para peternak mengenai tindak pengamanan biosecurity yang efektif dilakukan di peternakan masing-masing, sehingga kegiatan ekonomi dapat kembali berjalan dengan baik.

Baca juga: Bantul usulkan penggantian sapi mati karena terkena PMK ke pusat
Baca juga: 26 kabupaten/kota di Sumut zona merah penyakit mulut dan kaki

Sedangkan bagi dokter hewan dan paramedik hewan di kabupaten/kota, menurut Wiku, dapat memberikan pengobatan kepada para ternak yang sakit semaksimal mungkin agar cepat pulih dari gejala klinisnya, sambil mengedukasikan jenis gejala klinis serta tata cara pelaporan kasus di daerah.

Kemudian Wiku meminta agar pemerintah dapat segera menuntaskan pemberian bantuan potong syarat tahap satu dan tahap dua, seperti yang telah dilakukan di provinsi Bali dan dapat diterapkan di seluruh pelosok negeri.

“Terakhir untuk upaya potong syarat, saya menghimbau agar pemerintah dapat segera melakukan pembayaran bantuan potong syarat terhadap ternak yang telah didaftarkan dan telah memenuhi persyaratan administrasi,” ucapnya.

Baca juga: Pemkab Nagan Raya Aceh tuntaskan vaksinasi PMK tahap kedua
Baca juga: Bali terima 600 ribu dosis vaksin cegah PMK