Satgas: Relawan Tracer Garda Terdepan Tangani COVID-19

Siti Ruqoyah, Syaefullah
·Bacaan 2 menit

VIVA – Satgas Penanganan COVID-19 dan Kementerian Kesehatan merekrut 8.060 relawan contact tracer di 1. 612 Puskesmas dan relawan data manager di 51 kabupaten/kota prioritas dalam program penguatan tracing yang diluncurkan hari ini, Selasa, 3 November 2020.

Kepala Bidang Penanganan Kesehatan, Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Brigjen TNI (Purn) dr. Alexander K Ginting mengatakan bahwa para relawan tracer ini sebagai garda terdepan untuk melacak kontak erat orang yang terkonfirmasi positif COVID-19.

"Harapan kita kepada bapak dan ibu sungguh besar sebagai garda terdepan dalam mengumpulkan dan melacak seluruh kontak yang ada, kita menekankan mereka yang terkonfirmasi positif kita juga harus melihat kontak erat atau close contact supaya tidak luput dari pengamatan kita," kata Alexander.

Ia menjelaskan bahwa 10 provinsi dengan angka penularan dan positif yang tinggi. Tujuannya memang dalam rangka untuk membatasi penularan. Kedua adalah rangka untuk menurunkan case fatality rate (CFR) termasuk di rumah sakit rujukan atau rumah sakit perawatan.

"Oleh karena itu yang bekerja dalam rangka tracing ini adalah mereka yang sudah bekerja dalam program yang terkait surveillance yang di-organize oleh Kemenkes dengan Dinkes kabupaten/kota," katanya.

Satgas sifatnya hanya memperkuat supaya pelaksanaannya lebih kuat di tingkat kecamatan atau kelurahan. Sehingga irisannya lebih kecil, lebih tajam dan gambaran epidemiologinya lebih kuat bisa tergambarkan bagi Satgas COVID-19.

Dalam hal ini yang akan direkrut adalah mereka yang sudah terbiasa atau ikut dalam kegiatan tersebut baik tingkat puskesmas atau dinkes kabupaten/kota.

Karena ini khusus untuk 3T (testing, tracing, treatment) maka mungkin perlu penambahan khususnya di dalam mengumpulkan data, karena data sangat penting sekali. Jadi tidak hanya programnya tetapi melaporkan dan mencatat penting.

"Karena dengan pelaporan yang baik bisa ada kajian yang baik dan hasil kajian ini akan kami berikan kepada pemerintah dalam rangka proses pengambilan keputusan dan berbagai kebijakan oleh stakeholder terkait," ujarnya.

Baca juga: Jenderal Sutarman, Kapolri yang Diangkat SBY dan Dicopot Jokowi