Satgas Tegaskan Data Masyarakat di PeduliLindungi Dijaga Kerahasiaannya

·Bacaan 2 menit

Merdeka.com - Merdeka.com - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 turut bersuara atas laporan Kemenlu Amerika Serikat (AS) yang mengindikasikan PeduliLindungi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Laporan ini rutin disampaikan AS setiap tahun untuk menganalisis pelanggaran HAM di 200 negara, termasuk Indonesia.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi yang mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat. PeduliLindungi merupakan sistem yang dibuat untuk membatasi kegiatan masyarakat agar aman Covid.

"Data (di PeduliLindungi) dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk penanganan Covid," tegas Wiku melalui pesan singkat, Sabtu (16/4).

Kementerian Kesehatan RI membantah laporan indikasi PeduliLindungi melanggar HAM. Juru bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmidzi mengatakan PeduliLindungi berkontribusi pada rendahnya penularan Covid di Indonesia dibanding negara tetangga dan bahkan negara maju.

"Marilah kita secara seksama membaca laporan asli dari US State Department. Laporan tersebut tidak menuduh penggunaan aplikasi ini melanggar HAM," kata Nadia, Jumat (15/4).

Dia juga meminta laporan itu jangan dipelintir. Indonesia sebelumnya jadi negara yang disorot AS dalam urusan status HAM terkait penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

"Kami memohon agar pihak-pihak berhenti memelintir seolah-olah laporan tersebut menyimpulkan adanya pelanggaran," ujarnya.

Mahfud MD Tegaskan PeduliLindungi Tak Langgar HAM

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Memko Polhukam), Mahfud MD membantah laporan AS bahwa PeduliLindungi melanggar HAM. Dia menegaskan, PeduliLindungi dibuat untuk melindungi rakyat dari ancaman Covid-19.

"Kita membuat program PeduliLindungi justru untuk melindungi rakyat. Nyatanya kita berhasil mengatasi Covid-19 lebih baik dari AS," katanya kepada wartawan, Jumat (15/4).

Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menjelaskan, melindungi HAM bukan hanya secara individual. Tapi juga komunal. Dalam memberikan perlindungan terhadap komunal, negara harus berperan aktif.

"Itulah sebabnya kita membuat program PeduliLindungi yang sangat efektif menurunkan penularan infeksi Covid-19 sampai ke Delta dan Omicron," ucapnya.

Mahfud MD lalu menyinggung laporan pelanggaran HAM versi Special Procedures Mandate Holders (SPMH) terhadap Amerika Serikat (AS). Seperti yang terjadi pada 2018 hingga 2021, AS dilaporkan melanggar HAM sebanyak 76 kali. Sementara Indonesia hanya 19 kali. [lia]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel