SBY Berterimakasih atas Putusan MK tentang Wamen


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berterimakasih atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tentang kedudukan Wakil Menteri (Wamen).

 

Pasalnya, putusan MK tersebut semakin memperkuat hak Presiden untuk memilih Menteri dan Wakil Menteri.

 

“Presiden menganggap keputusan ini baik dan berterimakasih atas keputusan tersebut,” demikian tanggapan SBY sebagaimana diutarakan Sekretaris Kabinet Dipo Alam kepada wartawan, di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/6/2012).

 

Atas putusan MK ini, Presiden SBY tidak memberiakn instruksi khusus terhadap para Wakil Menteri. Karenanya,  sebanyak 20 Wamen antara lain dua Wamendikbud, Wamenlu, Wamenhan, Wamenkum HAM, Wamenag, Wamen PU, Wamenkeu dan Wamenkes yang diangkat Presiden akan tetap bekerja seperti biasa dan secara professional.

 

“Tidak ada. Saya belum dengar ada instruksi. Intinya bekerja seperti biasalah. Secara professional,” ungkap Dipo Alam.

 

“Demisioner tidak ada. Mereka (Para Wakil Menteri-red) tetap bekerja seperti biasa. Nanti ada Keppres-nya, nanti ya, nanti disiapkan sesuai keputusan MK tadi,” Dipo menambahkan mengenai nasib 20 Wakil Menteri.

 

Ia menegaskan Keppres baru yang secepatnya akan diterbitkan. Kepres itu sendiri akan tengah “dikebu” penyelesaian. Pun Keppres itu nantinya akan sesuai dengan putusan yang dimintakan MK.

 

“Sesuai yang diminta MK tentunya tidak sulit. Kami atau Mensesneg sedang bekerja untuk menyesuaikan keputusan MK tersebut,” ujarnya. 

Saat ditanya kapan Keppres baru tersebut akan dikeluarkan, Dipo menyakini dalam waktu segera. “Kira-kira tidak terlalu lama lah,” yakinnya.

Dipo melanjutkan Keppres baru tersebut akan lebih memperbaiki  penjelasan pasal 10 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sebagaiman diputuskan MK penjelasan pasal 10 ini yang jadi masalah yakni yang bertuliskan, "Yang dimaksud dengan Wakil Menteri adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet."

“Yang penting yang saya senang adalah, itu adalah haknya Presiden, hak preogatif  Presiden terhadap Menteri dan Wakil Menteri yang di-restriction oleh MK. Saya kira ini happy ending dan baiklah, ada orang yang menguji, akhirnya MK menguji secara baik. Dan memang haknya presiden untuk memilih menteri dan wamen,”katanya.

baca juga:

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.