SBY Minta Ambang Batas Presiden Nol Persen

Liputan6.com, Jakarta - Jajaran pimpinan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkunjung ke kediaman Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Puri Cikeas, Bogor, Kamis (12/3/2020) malam.

Rombongan PKS dipimpin oleh presidennya, Sohibul Iman. Mereka tiba di Puri Cikeas sekitar pukul 19.00 WIB dan keluar sekitar pukul 20.48 WIB.

Dalam acara itu, menurut Sohibul Iman, salah satu poin yang dibahas adalah mengenai ambang batas presiden atau presidential threshold dan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Kata Sohibul, SBY menginginkan ambang batas presiden hanya nol persen.

"Pak SBY secara pribadi menginginkan nol persen. Tetapi saya katakan, Pak kalau nol persen memungkinkan banyak partai yang sengaja dibuat hanya untuk pilpres saja, sehingga capres akan banyak sekali," tutur Sohibul di Gerbang Puri Cikeas, Bogor, Kamis (12/3/2020).

Pihaknya justru mengusulkan agar presidential threshold sama dengan usulan ambang batas parlemen, yakni antara empat hingga lima persen.

"Sehingga saya katakan, Pak empat sampai lima persen itu yang paling tepat. Kalau empat sampai lima persen, representasi keragaman Indonesia itu terwakili oleh partai," kata dia.

Dengan asumsi ambang batas parlemen segitu, lanjut Sohibul, maka sekitar delapan hingga sembilan partai yang ada di parlemen.

"Delapan, sembilan, sepuluh partai itu cukup merepresentasi. Tapi kalau lebih tinggi lagi (ambang batasnya) mungkin partai hanya enam, lima itu saya kira akan menghilangkan representasi kemajemukan Indonesia," jelas dia.

Sohibul menceritakan bahwa antara pihaknya dan SBY memang sepakat akan penyederhanaan partai. Namun begitu, penyederhanaan itu tidak harus menghilangkan keterwakilan masyarakat Indonesia yang begitu banyak di parlemen.

 

Asumsi SBY

Menurut Sohibul, bukan tanpa alasan SBY mengusulkan presidential threshold sebesar nol persen. Kata Sohibul, asumsi SBY dengan jumlah tersebut adalah berawal dari fakta bahwa pemilu akan disertakan.

"Kalau disertakan itu logikanya (presidential threshold) harus nol, itu juga saya sepakat. Jangan diserentakkan pakai hasil pemilu lima tahun yang lalu. Mood rakyat di saat pilpres dengan mood rakyat di saat itu kan beda. Jadi harus nol," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: