SBY Perintahkan Mendagri Tindaklanjuti Kasus Bupati Aceng

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara terkait Bupati Garut Aceng HM Fikri yang akhir-akhir ini menjadi pembicaraan publik dan isu utama di beberapa media massa terkait kabar perceraiannya dengan Fani Oktora, wanita berusia 18 tahun yang dinikahi Aceng secara siri pada Juli 2012.

Kepada Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, Presiden meminta persoalan ini segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi preseden buruk kedepannya.

"Beliau (Presiden SBY-red) meminta saya mencermati ini," ungkap Gamawan kepada wartawan, di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (3/12/2012).

Menindaklanjuti arahan Presiden, Mendagri pun langsung menurunkan tim ke Garut untuk menyerap aspirasi masyarakat dan DPRD mengenai Bupati Garut Aceng HM Fikri. "Staf saya sedang ke Garut, bagaimana aspirasi masyarakat Garut, bagaimana DPRD," tegasnya.

Lanjut Gamawan, langkah ini diambil untuk mendalami kasus ini sendiri dan sanksi apa yang layak diberikan kepada Aceng. "Karena itu tim saya kesana untuk tinjau seperti apa aspirasi masyarakat dan DPRD. Apakah saya akan ambil teguran. Tentu saya dalami dulu," tegasnya.

"Kalau teguran mudah. Besok bisa saya buat teguran. Kalau selesai dengan teguran saya buat besok teguran," ungkapnya lebih lanjut.

Gamawan Fauzi juga mengungkapkan Bupati Aceng melanggar pasal 27 F dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan. Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tegas Mendagri, Aceng selaku Bupati harusnya wajib memelihara etika sebagai kepala daerah dalam menjelankan pemerintahannya.

"Bupati itu wajib memelihara etika dalam menyelenggarakan pemerintahan. Itu di pasal 27 F. pasal 29.Bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan etika pemerintahan, dapat diberhentikan. Itu diatur dalam PP 6/2005," ungkap Gamawan.

Sebagai pribadi pun, Mendagri tidak dapat menerima sikap Bupati Aceng yang tidak memberikan tauladan yang baik kepada masyarakat. Selain itu, Bupati Garut itu juga menurutnya, tidak patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nomor 1 tahun 1974. Tepatnya pada pasal 2 ayat 2, yakni setiap perkawinan harus dicatatkan.

"Mestinya beliau memberi contoh yang baik kepada publik. Beliau adalah figur, orang nomor satu, pemimpin Garut. Kenapa saya katakan harus patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan? Karena dalam UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2, setiap perkawinan harus dicatatkan. Berarti bagi yang tidak mencatatkan tidak taat pada UU," kesalnya.

"Dalam sumpah janji, kepala daerah wajib taat pada peraturan perundang-undangan. Pertama dia nikah tanpa pencatatan. Kedua, dia menceraikan begitu saja. Seorang pemimpin semestinya jadi contoh," tegasnya.

Klik:

  • Anas Urbaningrum Tidak Berniat Jadi Calon Pre...
  • KY Akan Gelar Sidang Majelis Kehormatan Hakim...
  • Mendagri: Bupati Aceng Langgar PP No6/2005 da...
Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.