Sebut Demokrat Moeldoko Mulai Ditinggalkan Pendukung, Ini Saran Kubu AHY

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memiliki dua pilihan mengenai Partai Demokrat.

Pertama, Moeldoko dapat menghentikan ambisinya untuk mengambilalih Partai Demokrat "Mengakui kesalahannya. Meminta maaf kepada seluruh kader Partai Demokrat. Kami yakin, masih ada ruang perbaikan bagi siapapun manusia di muka bumi ini yang telah berbuat khilaf atau salah," kata Herzaky dalam konferensi pers, Minggu (3/10/2021).

Dia menyebut, sejumlah tokoh kubu Moeldoko mundur satu per satu. Seperti halnya Nazaruddin yang sejak awal menjadi investor utama.

"Bukannya saat ini timnya KSP Moeldoko sudah tercerai berai, Max Sopacua mundur teratur, Cornel Simbolon mundur, Muhammad Nazaruddin diduga sebagai salah satu investor keluar dari koalisi," ucapnya.

Herzaky menyatakan, Nazaruddin keluar dikarenakan marah adanya pemalsuan tanda tangan kader Demokrat yang dilakukan salah satu kuasa hukum. Dugaan pemalsuan tanda tangan itu sudah dilaporkan ke polisi sejak 18 April 2021 dan diharapkan diproses.

Dia menyebut, Moeldoko disebut sudah tidak mempercayai tim Marzuki Alie dan memilih menggunakan orang dekatnya di Kantor Staf Kepresidenan dengan inisial ES.

"Bahkan KSP Moeldoko sudah tidak percayai lagi tim Marzuki Alie dan gunakan orang terdekatnya di KSP inisial ES," ujar dia.

Pilihan kedua, lanjut Herzaky, Moeldoko akan kehilangan nama baik dan kehormatannya bila tetap melanjutkan ambisinya. Dia juga mengimbau agar Moeldoko dapat menempuh jalur yang demokratis dan beradab.

"Jika memang ada ambisi jadi Presiden, dirikanlah partai sendiri. Sudah ada contohnya Jenderal mendirikan partai. Jenderal Edi Sudrajat mendirikan PKPI, Jenderal SBY mendirikan Demokrat. Jenderal Wiranto mendirikan Hanura, dan Letjen Prabowo mendirikan Gerindra," jelas dia.

Mahfud Md: Jokowi Minta Hasil Kongres Demokrat Kubu Moeldoko Tak Disahkan

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko usai mengisi acara di Malang, Jawa Timur (Liputan6.com/Zainul Arifin)
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko usai mengisi acara di Malang, Jawa Timur (Liputan6.com/Zainul Arifin)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar hasil kongres Partai Demokrat kubu Moeldoko tak disahkan.

Menurut dia, Jokowi meminta agar kisruh Partai Demokrat diselesaikan sesuai hukum yang berlaku meski Moeldoko masuk jajaran kabinet Indonesia Maju.

"Kata Pak Jokowi, kalau memang begitu tegakkan saja hukum. Ndak boleh disahkan Pak Moeldoko, meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik, kata Pak Jokowi. Oleh sebab itu, saya dan Pak Yasonna segara umumkan, enggak bakal mengesahkan Moeldoko," kata Mahfud dalam diskusi virtual, Rabu 29 September 2021.

Dia menekankan bahwa sejak awal Istana tak ikut campur dalam persoalan yang terjadi di Partai Demokrat antara kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Moeldoko. Mahfud bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pun menemui Jokowi untuk membahas kisruh yang terjadi di Demokrat.

"Kalau Istana mau masuk kan ketika Moeldoko kongres di Medan itu, kita tinggal sahkan aja dengan kasar. Tapi pada waktu itu saya menghadap Presiden bersama Menkumham," ujarnya.

Mahfud pun menjelaskan kepada Jokowi terkait hukum yang berlaku ketika terjadi konflik di partai politik. Saat itu, dia menyampaikan bahwa kongres yang digelar Partai Demokrat kubu Moeldoko dilakukan tanpa persetujuan dari pengurus sah.

"Hukumnya enggak boleh ada muktamar seperti itu karena muktamar itu harus atau kongres itu harus diminta oleh pengurus yang sah, ini kan mereka di luar bikan pengurus sah. Jadi, itu enggak boleh disahkan," jelas Mahfud.

Dia menegaskan pemerintah sama sekali tak terlibat dalam gugatan yang saat ini diajukan Demokrat kubu Moeldoko, melalui kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra ke Mahkamah Agung (MA). Mahfud justru menilau gugatan tersebut tidak akan membatalkan kepengurusan Demoktat kubu AHY.

"Sehingga sebenarnya pertengkaran ini ndak ada gunanya. Apapun putusan MA ya AHY, SBY, Ibas semua tetap berkuasa di situ (Partai Demokrat), Pemilu tahun 2024," tutur Mahfud.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel