Sederet Kebijakan BI Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional

·Bacaan 1 menit

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan beberapa kebijakan moneter dari sisi makroprudensial yang sudah ditempuh dalam peningkatan dunia usaha pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satunya adalah stabilitas Nilai Tukar Rupiah (NTR).

"Stabilitas NTR sesuai fundamental dan mekanisme pasar terus jadi perhatian utama BI," kata Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021).

Selain itu, otoritas moneter juga berupaya mengendalilan agar suku bunga rendah dan likuiditas longgar bisa terus dipertahankan sampai dengan terdapat tanda-tanda adanya tekanan kepada inflasi.

BI juga mengembangkan instrumen derivatif jangka panjang berupa cross currrecny swap dan IRS untuk tingkatkan pengelolaan risiko sektor usaha, melalui lindung nilai atas eksposur nilai tukar rupiah dan suku bunga untuk dukung fleksibilitas pembiayaan ekonomi dan infrastrukur jangka panjang.

Selanjutnya, BI juga sudah mendorong bank untuk tingkatkan pembiayaan inklusif kredit ke UMKM. Perbankan didorong mendukung pemulihan pembiayaan sektor prioritas melalui kebijakan rasio intermedisasi makroprudensial sektoral atau RIMS.

"Kebijakan-kebijakan ini sejalan dengan program penjaminan kredit yang diberikan pemerintah," katanya.

BI juga akan melanjutkan kebijakan akomodatif makrprudsenial dengan pertahankan pelonggaran LTV untuk properti dan uang muka kredit kendaraan bermotor termasuk property dan kendaraan bermotor berwawasan lingkungan.

Sistim Pembayaran

Karyawan menghitung uang kertas rupiah yang rusak di tempat penukaran uang rusak di Gedung Bank Indonessia, Jakarta (4/4). Selain itu BI juga meminta masyarakat agar menukarkan uang yang sudah tidak layar edar. (Merdeka.com/Arie Basuki)
Karyawan menghitung uang kertas rupiah yang rusak di tempat penukaran uang rusak di Gedung Bank Indonessia, Jakarta (4/4). Selain itu BI juga meminta masyarakat agar menukarkan uang yang sudah tidak layar edar. (Merdeka.com/Arie Basuki)

Kemudian, BI juga melanjutkan sistim pembayaran kebijakan yang diarahkan efisiensi transaksi, percepatan digitalsiasi dan pembentukan eksoistem ekonomi dan keuangan yang inklusif.

Di sisi efisiensi, BI lanjutkan penurunan SKNBI dan sistem RTGS dan melakukan review kebijakan harga atau pricing policy kartu kredit.

"Kebijakan elektronifikasi juga terus diperkuat dengan sinergi peemrintah, otoritas terkiat dan industri dengan perluasan fitur dan akselerasi merchant QRIS," jelas dia.

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: