Segini Besaran Pesangon yang Diterima Pekerja Korban PHK

Merdeka.com - Merdeka.com - Pemberitaan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh sejumlah perusahaan besar menyita perhatian masyarakat. Terbaru, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.

CEO Grup GoTo, Andre Soelistyo mencatat, sebanyak 1.300 karyawan GoTo terkena PHK. Angka ini setara 12 persen dari total karyawan tetap Grup GoTo.

"(GoTo) kukan perampingan karyawan sejumlah 1.300 orang atau sekitar 12 persen dari total karyawan tetap Grup GoTo," kata Andre dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (18/11).

Selain GoTo, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) juga telah merumahkan sejumlah karyawannya. Diketahui, Jasindo sendiri merupakan anggota holding BUMN asuransi dan pembiayaan di bawah Indonesia Financial Group (IFG).

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, keputusan PHK bagian dari transformasi SDM untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Meski begitu, PHK hanya menyasar karyawan di posisi non struktural.

"Mereka (Jasindo) tuh nawarin pensiun dini untuk karyawannya. Tapi itu pun (karyawan) yang non struktural," kata Arya kepada awak media di Jakarta, Kamis (17/11).

Lantas berapa besar nilai pesangon yang akan diterima oleh pekerja terdampak PHK menurut perundang-undangan yang berlaku?

Detail Pesangon yang Diterima

Mengutip aturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021, berikut perhitungan pesangon pekerja terkena PHK:

Besaran uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Masa kerja kurang dari 1 tahun menerima jumlah pesangon sebanyak 1 bulan upah

2. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun menerima jumlah
pesangon sebanyak 2 bulan upah

3. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun menerima jumlah pesangon sebanyak 3 bulan upah

4. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun menerima jumlah pesangon sebanyak 4 bulan upah

5. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun menerima jumlah pesangon sebanyak 5 bulan upah

6. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun menerima jumlah pesangon sebanyak 6 bulan upah

7. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun menerima jumlah pesangon sebanyak 7 bulan upah

8. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun menerima jumlah pesangon sebanyak 8 bulan upah

9. Masa kerja 8 tahun atau lebih menerima pesangon sebesar 9 bulan upah

Syarat Pesangon Tidak Diberikan Secara Penuh

Selain itu, Pasal 43 juga mengizinkan perusahaan atau pemberi kerja mengurangi jumlah pesangon yang harus dibayarkan kepada pekerja.

Dengan catatan, perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan karena kerugian perusahaan, perusahaan tutup dan mengalami kerugian, perusahaan pailit.

Apabila memenuhi ketentuan tersebut, perusahaan diizinkan pemerintah untuk memberikan pesangon sebesar separuh atau 0,5 kali dari besaran pesangon. Akan tetapi, pekerja terkena PHK bisa mendapatkan tambahan berupa uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali dari ketentuan yang berlaku.

[idr]