Sejarah Kelam Aset Kripto di Indonesia, Pernah Jadi Alat Transaksi Narkoba

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta Ternyata aset kripto yang nilai transaksinya mencapai Rp 370 triliun di Indonesia memiliki riwayat yang menarik. Aset kripto memiliki sejarah kelam seperti pernah jadi alat transaksi untuk narkoba.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana menceritakan, pemerintah mulai tertarik pada perdagangan kripto saat pertumbuhannya beranjak naik pada 2 tahun lalu.

"Awalnya adalah pada 2 tahun yang lalu saat aset kripto berkembang, itu diadakan rapat di tingkat Kantor Menko Perekonomian. Siapa yang akan mengatur, dan diatur seperti apa," ujar dia saat menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (29/6/2021).

Kala itu, Wisnu mengatakan, pemerintah menengarai jika aset kripto kerap dijadikan sebagai alat untuk melakukan transaksi keuangan ilegal seperti jual-beli narkoba.

"Antara lain dari BNN waktu itu mengatakan, sudah pernah terjadi transaksi narkotika dengan pembayaran menggunakan aset kripto," ungkap dia.

Sehingga akhirnya diputuskan bahwa peredaran aset kripto ini harus diatur. Jika tidak, maka akan banyak disalahgunakan.

Tak Bisa Menggantikan Rupiah

XAU, aset kripto baru yang didukung emas
XAU, aset kripto baru yang didukung emas

Pada saat pembahasan di Kantor Menko Perekonomian, Wisnu menyatakan, aset kripto sebenarnya punya potensi untuk pertumbuhan perusahaan startup di dalam negeri.

"Namun kalau tidak diatur, kemungkinan besar terjadi outflow, karena orang kita tidak bisa main di Indonesia, akhirnya main di exchange luar negeri. Untuk mencegah hal-hal seperti itu, maka kita melakukan pengaturan," papar dia.

Kendati begitu, dia menegaskan jika aset kripto jelas tidak akan bisa menggantikan posisi rupiah sebagai mata uang resmi di Indonesia. Itu sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

"Berdasarkan UU Mata Uang, aset kripto ini tidak bisa dijadikan alat tukar, karena satu-satunya alat tukar yang sah hanya rupiah. Karena UU Nomor 7 jelas menyatakan, alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah," tegas Wisnu.

Melonjak Drastis, Transaksi Aset Kripto Capai Rp 370 Triliun hingga Mei 2021

Ilustrasi
Ilustrasi

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan melaporkan, transaksi aset kripto mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.

Ketua Bappebti Sidharta Utama mengatakan, angka transaksi aset kripto hingga Mei 2021 mencapai Rp 370,4 triliun, dengan jumlah investor sekitar 6,5 juta pengguna.

Lonjakan besar investor ini cukup fantastis, mengingat pada periode Januari-April 2021 tercatat ada sebanyak 4,8 juta pengguna dengan nilai transaksi sebesar Rp 237,3 triliun.

"Pada 2020, jumlah nilai transaksi aset kripto di Indonesia berjumlah Rp 64,97 triliun. Sedangkan pada 2021 sampai dengan bulan Mei, transaksi aset kripto sudah mencapai Rp 370,4 triliun," jelas Sidharta saat rapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (29/6/2021).

Sidharta menyatakan, kenaikan jumlah transaksi ini membuat Bappebti akan fokus melakukan pengaturan aset kripto. Tujuannya, untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha pedagang aset kripto, selain juga bagi para investor.

"Selain itu dengan pengatur perdagangan aset kripto diharapkan bisa mencegah terjadinya pencucian uang, pendanaan terorisme," sebut dia.

Namun, Sidharta menilai perdagangan aset kripto saat ini masih menemui beberapa hambatan. Salah satunya, lembaga penyelenggara transaksi aset kripto saat ini belum terbentuk secara keseluruhan.

"Saat ini yang baru ada adalah pedagang aset kripto, sedangkan bursanya sedang dalam tahap pendirian. Ini yang jadi kendala, belum baiknya transaksi kripto," ujar Sidharta.

Saksikan Video Ini

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel