Sejarah Kontroversi Proyek Jembatan Selat Sunda  

  • Garuda Operasikan 16 Penerbangan di Bandara Halim

    Garuda Operasikan 16 Penerbangan di Bandara Halim

    Tempo
    Garuda Operasikan 16 Penerbangan di Bandara Halim

    TEMPO.CO, Jakarta - Maskapai Garuda Indonesia akan mengoperasikan 8 slot penerbangan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Dengan demikian, kata Vice President Corporate Communications Garuda Indonesia, Pujobroto, maskapainya akan mengoperasikan 16 penerbangan dalam sehari. …

  • Begini, Skema Kenaikan Tarif Listrik 2013-2014

    Begini, Skema Kenaikan Tarif Listrik 2013-2014

    Tempo
    Begini, Skema Kenaikan Tarif Listrik 2013-2014

    TEMPO.CO, Jakarta - Pada 2013, pemerintah mulai menjalankan roadmap pengurangan subsidi listrik. Sejak saat itu, tarif listrik industri besar, menengah, dan rumah tangga mewah dinaikkan secara bertahap. Diharapkan, program ini dapat memangkas subsidi listrik sebesar Rp 10,96 triliun. (Baca juga : PLN Didesak Cabut Subsidi Rumah Mewah). …

  • Ini bahayanya jika Indonesia bergantung pada utang Singapura

    Ini bahayanya jika Indonesia bergantung pada utang Singapura

    Merdeka.com
    Ini bahayanya jika Indonesia bergantung pada utang Singapura

    MERDEKA.COM. Koalisi Anti Utang (KAU) menyebut ketergantungan Indonesia pada utang asing khususnya pada Singapura berbahaya. Pasalnya, jika terjadi konflik, maka Singapura dapat menghancurkan Indonesia melalui aspek utang.Ketua KAU, Dani Setiawan, menuding Singapura sebetulnya hanya broker atau kepanjangan tangan investor dari negara Eropa. Maka dari itu, mereka memegang kendali supply utang."Dalam skenarionya seperti itu, di mana Singapura selama ini menjadi posisi tuan rumah lembaga investasi …

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda sebenarnya bukan gagasan baru. Gagasan untuk menghubungkan Sumatera dan Jawa yang terpisahkan oleh Selat Sunda sudah muncul sejak tahun 1960. Bagaimana pembicaraan soal proyek monumental ini dari masa ke masa?

1960

Profesor Sedyatmo dari ITB mengusulkan konsep menghubungkan Pulau Sumatera-Jawa-Bali yang disebut Tri Nusa Bima Sakti

1965

ITB memamerkan visualisasi Jembatan Selat Sunda di Gedung Pola, Jakarta, dalam peringatan HUT RI ke-20.

1986

Presiden Soeharto menunjuk Menteri Negara Riset dan Teknologi sekaligus Kepala BPPT, BJ Habibie, mengkaji konsep Tri Nusa Bima Sakti.

1988-1992

Kementerian Pekerjaan Umum dan BPPT melaksanakan studi dibiayai Japan International Cooperation Agency hingga Rp 1,5 miliar per tahun. Tiga alternatif dikaji, yakni membangun pelabuhan, terowongan (52 kilometer), dan jembatan (29 kilometer).

1997

Presiden Soeharto memilih Jembatan karena lebih monumental. Habibie memerintahkan Wiratman Wangsadinata, guru besar dari ITB, agar melakukan riset teknologi jembatan ke Eropa. Berdasarkan kajian, dibutuhkan antara lain 17 ribu ton baja serta 50 ribu tenaga kerja pengelas dengan biaya Rp 100 triliun.

1998

Proyek mandek karena krisis ekonomi dan politik.

2004

Tomy Winata, pemilik grup usaha Artha Graha, menggandeng Wiratman.

2007

Grup Artha Graha bersama Pemerintah Banten dan Lampung membentuk konsorsium PT Graha Banten Lampung Sejahtera yang mayoritas sahamnya dikuasai grup Artha Graha. Hadir Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa dan Kepala Bappenas Paskah Suzetta.

2008

Konsorsium melakukan presentasi di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kabinet.

2009

- Konsorsium menyerahkan hasil prastudi kelayakan kepada pemerintah.

- ITS menolak pembangunan jembatan.

2011

Terbit Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda. Peraturan ini menetapkan konsorsium sebagai pemrakarsa proyek dan penggarap proyek studi kelayakan dengan biaya sendiri.

2012

- Wiratman memprotes konsorsium yang menggandeng perusahaan Cina untuk menggarap studi kelayakan. Ia ingin proyek sepenuhnya digarap oleh bangsa sendiri.

- Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta Perpres Nomor 86 direvisi. Ia mengusulkan studi kelayakan dibiayai negara.

- Konsorsium mengirimkan surat kepada pemerintah tertanggal 24 Juli 2012 supaya Perpres Nomor 86 tak diubah.

AKBAR TRI KURNIAWAN| BPPT| ITS| WAWANCARA WIRATMAN

Berita terkait:

Ditanya JSS, Presiden SBY Celingukan

Tim 7 Bungkam Soal Rapat Jembatan Selat Sunda

DPR Menentang Pembangunan Jembatan Selat Sunda

Ditanya Jembatan Selat Sunda, Menkeu Bungkam

Pemrakarsa Khawatir Studi Kelayakan Selat Sunda Molor 

Pemerintah Kukuh Jembatan Selat Sunda Dibuat 2014 

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...