Sejumlah DPD Golkar Minta Airlangga Hartarto Jadi Capres di 2024

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 11 DPD I Partai Golkar mendukung Airlangga Hartarto kembali jadi Ketum Golkar dalam Munas X Golkar. Beberapa di antaranya juga mendukung Airlangga menjadi capres di Pilpres 2024. Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menyebut, hal itu amanah yang harus ditindaklanjuti Airlangga.

"Kalau para pemilik suara katakan sudah bersepakat dengan musyawarah dan mufakat menginginkan ketua umum menjadi calon presiden, mungkin itu amanah, amanah yang harus dilakukan oleh Pak Airlangga dan ini di forum Munas loh," kata Lodewijk di Hotel Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta, Rabu (4/11/2019).

Meski amanat jadi capres terlalu dini, menurut dia Airlangga harus menuruti amanah tersebut. Sebab, Munas adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dari Partai Golkar.

"Kalau itu ternyata sudah disepakati walaupun saya katakan terlalu dini itu amanat yang harus dilakukan ketua umum nantinya," ucap Lodewijk.

Terpisah, Airlangga Hartarto mengatakan, dirinya sudah mengantongi sepertiga dukungan pemilik suara DPD I dan II. Dia diminta kembali memimpin partai beringin.

"Dari sepertiga itu mereka menerima LPJ dan menyampaikan aspirasi meminta saya mencalonkan kembali dan diusung di dalam munas," kata dia.

Dirinya menghargai aspirasi DPD memintanya jadi capres 2024. Airlangga pun tidak mau sombong jika hari ini Munas bisa aklamasi memilih dirinya jadi ketum beringin.

"Kita tunggu sampai dilengkapi 34 daerah," ucap Airlangga.

Adapun dalam rapat paripurna sesi kedua yakni dengan agenda menyampaikan pandangan umum, semua DPD I dan DPD II total sudah 11 yang menyampaikan dukungan kepada Airlangga.

Di antaranya Ketua DPD Sulawesi Utara Tety Paruntu, yang sempat mencuri perhatian dalam pemilihan kabinet. Ketua DPD Jawa Barat Deddy Mulyadi, yang disusul Ketua DPD Sumut Ahmad Doli Kurnia.

Yang menarik datang dari Ketua DPD Golkar Gorontalo, Rusli Habibie. Bukan hanya mendukung Airlangga jadi Ketum kembali, tetapi juga capres.

"Kami akan berusaha agar Beliau jadi capres. Agar kita tidak menghabiskan waktu mendorong kader lain jadi Presiden RI," kata Rusli.

Dukungan juga datang dari Ketua DPP DPD Golkar NTT Melki Lakalena, yang juga mendukung Airlangga sebagai Ketum dan Capres.

DPD Papua, Sumsel, Kalbar, Papua Barat, Bengkulu, dan Maluku Utara juga menyatakan mendukung Airlangga.

 

Pemisahan Pileg dan Pilpres

Pada kesempatan yang sama, Airlangga mengaku ingin merevisi Undang-Undang Pemilu. Salah satunya untuk memisahkan kembali pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres).

"Partai Golkar perlu memperjuangkan perubahan Undang-Undang Pemilu, memisahkan kembali antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden," kata Airlangga saat memaparkan laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di Hotel Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta, Rabu (4/11/2019).

Partai beringin juga bakal memperjuangkan penyempurnaan sistem pemilu. Termasuk sistem proporsional tertutup.

"Serta penyempurnaan sistem pemilu yang membuka peluang bagi kemenangan Partai Golkar dalam pemilu mendatang. Termasuk dengan sistem proporsional tertutup," kata Airlangga.

Kemudian, Airlangga juga ingin pemantapan ideologi Pancasila harus menjadi program unggulan untuk mencegah berkembangnya paham anti Pancasila.

"Seperti radikalisme dan sikap-sikap intoleran berkembang di masyarakat khususnya di kalangan anak muda sebagai pembela dan pengamal Pancasila. Saatnya Partai Golkar memperjuangkan lahirnya yang mengatur tentang pemantapan idelogi Pancasila," ujar Airlangga.

Selain itu, partai beringin juga harus memperkuat basis hingga ke daerah-daerah dan desa.

"Diperlukan konsolidasi sampai tingkat desa, kelurahan, serta menyusun strategi berbasis komunitas," tukasnya.

 

Reporter: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka.com

Saksikan video pilihan di bawah ini: