Sejumlah Elemen Masyarakat Serahkan Ribuan Surat untuk Jokowi

·Bacaan 1 menit

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah perwakilan masyarakat yang mendukung dibentuknya Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi mengantarkan 1.505 surat ke Sekretariat Negara untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Perwakilan pendukung Kantor Daerurat Pemberantasan Korupsi, Arief Maulana dari LBH Jakarta menyatakan pihaknya menerima surat-surat ini sejak hari pertama pembukaan, 15 September 2021.

"Selain menyampaikan surat-surat dari masyarakat, perwakilan masyarakat juga menyampaikan Petisi change.org yang telah ditandatangani 70.503 orang," kata dia dalam keterangannya, Rabu (29/9/2021).

Menurut Arief masyarakat yang berkirim surat berasal dari seluruh Indonesia, selain dari Jakarta antara lain Bandung, Yogyakarta, Bogor, Karawang, Padang, Banten, Tenggarong, Bengkulu, dan Jambi.

Latar belakang para pengirim surat pun beragam, yakni buruh, pelajar, mahasiswa, peneliti, mantan Komisioner KPK, guru besar, dosen, pegawai bank, pengemudi ojek online, pengamen ondel-ondel, pengamanan gedung, korban korupsi bansos, hingga pedagang minuman keliling.

Pesan untuk Presiden Jokowi dalam surat-surat ini menurut Arief sangat beragam. Satu pesan umum yang ada di setiap surat adalah permintaan pembatalan pemecatan 57 pegawai KPK yang disebut tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan.

Pesan lain adalah meminta perhatian Presiden Jokowi terhadap rakyat. Salah satunya adalah yang menyebut bahwa masa pandemi sudah sangat sulit untuk rakyat.

"Kami hidup di masa pandemi sudah sangat sulit, Pak, masa maling yang malah didukung dengan pelemahan KPK," tulis seorang warga bernama Seva dalam sebuah surat.

Antusiasme Warga Tumbuh

Arief mengklaim antusiasme masyarakat dalam mendukung Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi juga terus tumbuh.

Hingga saat ini sudah ada dua daerah yang ikut mendirikan Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi, yakni Bandung dan Jawa Tengah

"Berdirinya kantor darurat di berbagai daerah ini adalah simbol kekecawaan masyarakat terhadap kinerja pemberantasan korupsi di era Presiden Joko Widodo. Pendirian kantor darurat ini adalah simbol bahwa gerakan antikorupsi akan terus ada meskipun KPK hancur lebur," kata dia.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel