Sejumlah Elite Demokrat NTB Cukur Gundul di Tengah Polemik KLB

Mohammad Arief Hidayat, Satria Zulfikar (Mataram)
·Bacaan 1 menit

VIVA – Sejumlah elite pimpinan Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat mencukur gundul rambut mereka sebagai ungkapan syukur atas pemecatan tujuh kader senior partai itu karena dinilai merencakan kudeta terhadap sang ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ketua Partai Demokrat NTB Mahally Fikri mengaku bersama kader lainnya mencukur rambut sebagai bagian dari bentuk upaya simbolis untuk menggagalkan kudeta. Maka KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara, adalah ilegal.

"Sebagai kader, saya senang Ketum berhasil menggagalkan kudeta. Saya tidak mau Demokrat dilemahkan lewat cara-cara yang tidak beradab. Aksi cukur gundul ini nazar kami untuk setia pada kepemimpinan AHY dan Pak SBY,” kata Mahally di Mataram, Jumat, 5 Maret 2021.

Mahally tidak menampik bahwa memang ada sejumlah oknum kader yang terus mengajaknya bersama para pimpinan Demokrat di NTB untuk bergabung dengan barisan mereka. Namun, tawaran dengan iming-iming uang besar dan menyebut akan mengusung Moeldoko sebagai ketua umum, ditolak mentah-mentah.

Sebab, kata Mahally, rencana KLB memang diatur dalam AD/ART Partai Demokrat. Tetapi, ada ketentuan dan syarat-syaratnya, yakni dihadiri atau disetujui sedikitnya tiga perempat pemilik suara alias pimpinan se-Indonesia.

Dia mengaku mengerti, misal, pimpinan Partai Demokrat Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang menggaungkan KLB karena ketuanya kecewa setelah tidak direkomendasikan sebagai calon bupati.

“kalau di NTB, memang kita juga dikontak langsung oleh orang kepercayaan Jhony Allen Marbun, termasuk saya juga diajak. Tapi, saya dan semua pengurus Demokrat NTB komit dan loyal dengan DPP, yakni Mas AHY dan Pak SBY," ujarnya.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD NTB itu mempertegas kembali sikap bahwa pengurus dan kader di provinsi itu setia kepada AHY yang terpilih sebagai ketua umum pada Kongres V Demokrat tahun 2020. Dia mengklaim AHY telah memperhatikan kebutuhan para kader dan pengurus di NTB sehingga tak ada alasan untuk melengserkannya.