Sekjen PBB Desak Pemerintah Mali Lakukan Pemilu Bebas

PBB (AFP/ANTARA) – Sekjen PBB, Ban Ki-moon, pada Jumat mendesak pemerintah sementara Mali untuk menyelenggarakan pemilu bebas secepat mungkin, sebagai bagian dari langkah untuk mempersiapkan pasukan intervensi nasional dalam mengakhiri krisis negara Islam itu.


Ban membuat imbauan tersebut saat berunding dengan Menteri Luar Negeri Mali, Tieman Coulibaly, mengenai “meningkatnya penderitaan warga Mali,” sehari setelah Dewan Keamanan PBB menyetujui pasukan yang dipimpin Afrika untuk dapat menindak kelompok-kelompok Islam di bagian utara negara itu, menurut pernyataan PBB.


Sekjen PBB meragukan pasukan tersebut, dan bersikeras mengenai perlunya berbagai upaya yang dilakukan untuk mencapai penyelesaian politik dalam mengakhiri pendudukan di bagian utara Mali, yang dilakukan oleh kelompok terkait Al Qaeda sejak Maret.


Ban dan negara-negara Barat juga menyuarakan keprihatinan mengenai campur tangan dalam pemerintahan oleh militer Mali, yang melakukan kudeta pada Maret setelah peristiwa yang menyebabkan pemberontakan dilakukan oleh para pemberontak dan Islamis.


"Sekjen PBB mengambil kesempatan dari pertemuan dengan menteri luar negeri tersebut untuk mendesak semua aktor di Mali secepatnya menyelesaikan dan melaksanakan peta jalan transisi menuju penyelenggaraan pemilihan yang bebas, adil dan transparan secepat mungkin," ujar pernyataan itu.


Sekjen PBB "menyatakan tekadnya untuk memperkuat kerja sama dengan otoritas Mali dan mitra internasional, dalam pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan 2085, yang menekankan pentingnya dialog politik dan mengupayakan negosiasi" serta menyetujui pengerahan pasukan yang dipimpin Afrika.


Resolusi Dewan Keamanan yang disahkan pada Kamis, memberikan mandat kepada pasukan yang dipimpin Afrika satu tahun lebih awal, untuk menggunakan "semua langkah yang diperlukan" dalam membantu pemerintah mengambil alih kembali bagian utara negara itu.


Tapi dewan tersebut bersikeras bahwa pasukan militer hanya bisa digunakan setelah upaya politik gagal. Mereka mengatakan bahwa rencana militer harus disempurnakan dan disetujui oleh dewan, sebelum dimulainya serangan.(dh/ik)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.