Sekolah Dibuka Januari 2021, Satgas COVID-19: Protokol Kesehatan Wajib

Dusep Malik, Syaefullah
·Bacaan 2 menit

VIVA – Kepala Satuan Gugus Tugas Penanganan atau Satgas COVID-19, Doni Monardo sangat mendukung langkah dari Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri yang membuka sekolah-tatap-muka">sekolah tatap muka pada Januari 2021.

"Memang kita harus ketahui tidak mudah untuk mendapatkan sebuah program yang ideal dalam kegiatan belajar di banyak tempat masih terdapat yang sulit sekali sinyal untuk menyelenggarakan kegiatan belajar online," kata Doni Monardo dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat, 20 November 2020.

Dengan demikian, keputusan untuk melakukan kebijakan pada sebelumnya sangat ia dukung. Dan juga implementasi dua surat keputusan bersama sebelumnya juga mewadahi masukan dari pemerintah daerah, termasuk dari orang tua murid dan juga para murid.

"Saya yakin masukan–masukan ini sudah sangat banyak sekali pak Mendikbud sudah mendapatkan kesimpulan yang lebih baik dalam mengambil kebijakan," katanya.

Oleh karenanya, ke depan pemerintah daerah sebagai pihak yang paling memahami kondisi daerahnya perlu mengambil peran dan kewenangan penuh. Untuk menentukan model pembelajaran yang dinilai paling sesuai dan selaras dengan sektor lainnya.

“Jadi, kita ketahui selama ini kebijakan untuk menentukan sekolah tatap muka itu berdasarkan peta zonasi yang diterbitkan Satgas COVID-19 setiap minggunya,” katanya.

Memang masih adanya daerah dengan zonasi hijau dan kuning yang belum sepenuhnya menyelenggarakan sekolah tatap muka, walaupun sudah diizinkan dan persentasenya relatif cukup besar. Sedangkan daerah zonasi merah, risiko sedang zona oranye ada juga yang menyenggarakan sekolah tatap muka walaupun persentase kecil walaupun belum ada izin.

Oleh karenanya, lanjut dia, kebijakan untuk menyerahkan kegiatan pembelajaran tatap muka ke pemerintah daerah adalah salah satu langkah yang sangat bijaksana, situasi di daerah memang harus pahami lebih dimengerti oleh para pimpinan daerah.

Maka, pembelajaran tatap muka tidak harus serentak se kabupaten kota tapi bisa bertahap di tingkat kecamatan, kelurahan desa, dengan tetap menekankan kepada laju virus COVID-19 dengan menerapakan protokol kesehatan yang sangat ketat.

“Namun karena ancaman penyebaran COVID-19 ini masih terjadi, diharapkan pemerintah daerah untuk mempertimbangkannya secara matang sebelum memberikan izin pembelajaran tatap muka. Dan memperhatikan mekanisme daftar periksa yang telah ditentukan pemerintah pusat melalui SKB ini,” ujarnya.

Doni juga mengharapkan, sebelum kegiatan ini mulai, harus bisa memahami betul SOP yang telah dibuat oleh Mendikbud baik pejabat di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kepala dinas dan juga orang tahu harus mendapatkan informasi yang utuh termasuk juga menurut saya perlu dilakukan simulasi sebelum kegiatan ini dimulai.

Bagi seluruh kepala daerah bisa melakukan penataran, karena masih punya waktu satu bulan lebih, dan penataran ini untuk bisa menjadi bagian dari simulasi agar semua aturan yang ada diketahui dan dilaksnaakan. Mudah-mudahan kerja sama para menteri, Pemda dan pejabat terkait program ini bisa berjalan dengan baik.

“Manakala terdapat perkembangan yang menjurus risiko keamanan terutama menyangkut kesehatan keamanan dan keselamatan para murid dan guru mohon hal tersebut dilakukan pemberhentian sementara sampai situasi ini menjadi lebih baik,” katanya.

Seperti diketahui, kasus COVID-19 masih tinggi. Untuk itu, patuhi selalu protokol kesehatan dan jangan lupa lakukan 3M: Memakai Masker, Menjaga Jarak dan jauhi kerumunan hingga Mencuci Tangan pakai sabun.

#satgascovid19
#cucitanganpakaisabun
#pakaimasker
#jagajarak
#ingatpesanibu