Sekretaris Utama BPN diperiksa KPK dalam kasus Hambalang

MERDEKA.COM. Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Managam Manurung hari ini menyambangi KPK. Managam yang mengenakan baju safari cokelat itu mengaku akan diperiksa terkait sertifikat Hambalang.

Sebagai sestama, Managam mengatakan dirinya dimintai memonitor sertifikasi lahan pembangunan proyek pusat sarana prasarana olahraga Hambalang. "Saya selaku mitra kerja Komisi II DPR, wajar kalau monitor," ujarnya.

Menurut Managam, dirinya melakukan monitoring sejak September 2009 hingga Januari 2010, selama 5 bulan. Managam mengungkapkan, kepemilikan lahan Hambalang memang punya Probosutedjo, adik tiri Soeharto.

Saat ada proyek Hambalang, menurut Managam tidak ada peralihan hak kepemilikan dari Probo ke Kemenpora. "Gak ada peralihan, Probosutedjo ke Menpora. Itu gak ada peralihan macem-macam," singkatnya.

Dalam audit investigasi BPK soal Hambalang, Managam merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab atas proyek Hambalang ini. Dalam laporan audit BPK itu, terdapat dugaan penyimpangan dalam penerbitan SK Hak Pakai dan sertifikat Hak Atas Pakai atas tanah Hambalang.

Managam diduga memerintahkan Kabag Persuratan dan Kearsipan BPN (LAW) untuk menyerahkan SK Hak Pakai bagi Kemenpora atas tanah seluas 312.448 m2 kepada DPR. SK tersebut tidak dilampirkan surat kuasa dari Kemenpora selaku pemohon. Nah inilah yang melanggar prosedur yang diatur dalam Keputusan Kepala BPN No. 1 tahun 2005 yang telah diperbarui dengan Peraturan Kepala BPN No. 1 tahun 2010 yang menyatakan bahwa SK tersebut hanya dapat diserahkan kepada instansi pemohon atau kuasa yang ditunjuknya.

Sebelumnya, kemarin KPK memeriksa anggota Komisi II DPR Ignatius Mulyono. Usai diperiksa, Ignatius mengaku pernah menelepon Managam untuk menanyakan sertifikat Hambalang tersebut.

"Sudah pernah saya jelaskan bahwa saya menelepon Pak Managam, tapi belum selesai (sertifikat Hambalang), nanti bila sudah selesai diberitahu, itu saja," ujar Ignatius.

Dalam penerbitan sertifikat itu, Ignatius mengaku tidak mengetahui apakah BPN mendapat uang tambahan atau ada koordinasi dengan Bupati Bogor.

"Tidak tahulah, bukan saya yang mengurus, saya hanya dimintai tolong oleh Anas dan Nazaruddin untuk menanyakan ke BPN tentang tanah Menpora," ujarnya.

Saat itu, Anas masih menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat dan Nazaruddin sebagai Bendahara Umumnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi pemeriksaan Managam hari ini, Kabag Informasi Priharsa Nugraha tidak mengetahui sestama BPN itu diperiksa untuk siapa. Pasalnya, nama Managam tidak tercantum dalam jadwal pemeriksaan penyidikan di KPK. Priharsa mengatakan tidak menutup kemungkinan jika Managam dimintai keterangan di penyelidikan baru Kasus Hambalang.

Baca juga:
Polisi belum berencana panggil Yulianis terkait laporan Ibas
Ignatius diminta Anas bertanya sertifikat tanah ke Joyo Winoto
Agus Marto siap mundur jika tersangkut kasus Hambalang

Topik Pilihan:
KLB Demokrat | Ateis | polisi teladan | Penembakan Lapas | Soeharto

Sumber: Merdeka.com
Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.