Sekutu Barat tuduh China langgar kesepakatan dengan memecat anggota parlemen

·Bacaan 3 menit

Washington (AFP) - Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada dan Selandia Baru pada Rabu menuduh China melanggar komitmen internasional yang mengikat secara hukum dengan memecat anggota parlemen pro-demokrasi dari legislatif Hong Kong.

Menteri luar negeri dari lima sekutu tersebut mengatakan bahwa China melanggar janjinya pada 1984 bahwa akan mempertahankan otonomi di pusat keuangan setelah penyerahan koloni Inggris pada 1997.

Pencopotan empat anggota parlemen oposisi memicu pengunduran diri besar-besaran dari rekan-rekan mereka yang tersisa, langkah terbaru dalam tindakan keras yang semakin mendalam terhadap para pengkritik Beijing menyusul protes demokrasi yang besar dan sering kali disertai aksi kekerasan.

"Tindakan China jelas melanggar kewajiban internasionalnya di bawah Deklarasi Bersama Sino-Inggris yang mengikat secara hukum, yang terdaftar di PBB," kata negara-negara itu dalam sebuah pernyataan bersama, mengulangi pernyataan individu.

Para menteri luar negeri mengatakan langkah terbaru itu tampaknya menjadi bagian dari "kampanye bersama untuk membungkam semua suara kritis" di pusat keuangan itu.

"Demi stabilitas dan kemakmuran Hong Kong, penting bagi China dan otoritas Hong Kong untuk menghormati saluran bagi rakyat Hong Kong untuk mengungkapkan keprihatinan dan pendapat mereka yang sah," kata mereka.

China berjanji untuk memerintah Hong Kong melalui model "Satu Negara, Dua Sistem" yang akan memungkinkan kota tersebut mempertahankan kebebasan dan otonomi utama dari daratan yang otoriter hingga 2047.

Sekutu Barat mengatakan bahwa kesepakatan telah dilanggar sebelum waktunya oleh tindakan keras tersebut, yang mencakup undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan langsung oleh Beijing pada Juni.

Sejak saat itu, undang-undang menghapus perbedaan pendapat terhadap pemerintahan China di wilayah itu dan membuat sebagian besar penduduk menjadi takut untuk berbicara, takut dipenjara atau diciduk ke dalam sistem hukum yang buram di China daratan.

Para pemimpin China menyangkal melanggar janji pra-penyerahan mereka dan mengatakan kekuatan Barat tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam bagaimana pusat perdagangan global itu dijalankan.

Pencopotan anggota parlemen adalah langkah terbaru oleh China untuk meningkatkan pengawasan langsung atas sebuah kota di mana semakin banyak orang yang menentang aturannya.

Pekan lalu, badan parlemen China mengeluarkan keputusan bahwa otoritas lokal dapat memecat politisi yang dianggap mengancam keamanan nasional tanpa harus melalui pengadilan.

Beberapa menit kemudian, otoritas Hong Kong menggunakan kekuatan baru.

Hanya setengah kursi legislatif yang dipilih melalui suara populer, mekanisme yang dirancang untuk memastikan mayoritas permanen pro-Beijing.

Tetapi pengunduran diri solidaritas berikutnya dari oposisi pro-demokrasi mengubah badan legislatif yang dulu agresif itu menjadi kumpulan loyalis Beijing yang mudah dikendalikan.

Polisi juga mulai mengajukan tuntutan terhadap anggota parlemen oposisi atas protes di majelis dengan tujuh dakwaan sejauh bulan ini.

Tiga orang ditangkap pada Rabu karena melemparkan cairan berbau busuk awal tahun ini dalam upaya untuk menghentikan perdebatan tentang undang-undang yang mengkriminalkan penghinaan terhadap lagu kebangsaan China.

Ketiganya diperkirakan muncul di pengadilan Kamis malam.

"Apa bedanya dengan negara polisi?" Ted Hui, salah satu anggota parlemen yang didakwa, mengatakan pada Rabu setelah dia dibebaskan dengan jaminan.

"Penangkapan ini kembali menunjukkan kepada orang-orang di Hong Kong dan di seluruh dunia bahwa negara terus-menerus menekan semua suara oposisi," tambahnya.

China membela pemecatan anggota parlemen oposisi sebagai "obat yang tepat".

Dalam pidatonya awal pekan ini, pejabat senior Beijing Zhang Xiaoming mengatakan hanya orang-orang patriotik yang boleh menjadi anggota parlemen.